PELINDO MERAUKE DAN KSOP DIANGGAP TAK HARGAI HAK MASYARAKAT ADAT

share on:
Bupati Merauke,  Romanus Mbaraka. (Jubi/Ans)
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka. (Jubi/Ans)

Merauke, 4/9 (Jubi) – Menurut salah satu pemilik hak ulayat tanah Pelabuhan Merauke, Hengky Ndiken, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Merauke dan PT Pelindo setempat dinilai tak menghargai hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Kami sangat menyesal dengan sikap Adpel serta Pelindo. Kedua instansi itu menilai sertifikat tanah, menjadi kekuatan hukum yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat,” kata Hengky kepada tabloidjubi.com di Merauke, Papua, Kamis (4/9).

Instansi dimaksud, kata Hengky, secara sewenang-wenang membuka palang. “Kita sedang mencari upaya agar barang yang telah dipasang, diteruskan dan tidak dibuka,” tandasnya.

Dijelaskan, langkah yang dilakukan untuk memalang wilayah Pelabuhan Merauke, karena tidak adanya inisiatif baik dari KSOP serta PT Pelindo untuk membayar kompensasi tanah.  Pihak Bandara Mopah, katanya, telah membuat pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Tetapi kenapa sehingga pelabuhan sendiri tidak diakui.

“Saya mau tanya alasan  mendasarnya apa. Dengan persoalan seperti begini, kami tidak akan pernah tinggal diam. Harus diingat bahwa sertifikat tanah bukan menjadi jaminan mutlak,” tegasnya.

Disinggung jika adanya dalih bahwa tanah pelabuhan merupakan peralihan dari pemerintahan Belanda, Hengky menegaskan, bangsa tersebut adalah penjajah. “Memang peralihan sistem pemerintahan tetap diakui, namun hak ulayat masyarakat adat tetap menjadi kepemilikan masyarakat setempat,” kata Hengky.

“Saya ingin menegaskan kembali bahwa jika sampai menang dalam proses penyelesaian tanah tesebut, maka tidak ada lagi penguasaan lahan di dalam pelabuhan tersebut oleh Adpel maupun Pelindo,” tambahnya.

Secara terpisah Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan dari Adpel jika area di dalam Pelabuhan Merauke telah dibuka palangnya. “Ya, nanti pemerintah setempat akan memfasilitasi penyelesaian. Karena sudah ada kepastian tentang kepemilikan lahan yang ada,” ujarnya. (Jubi/Frans L Kobun)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PELINDO MERAUKE DAN KSOP DIANGGAP TAK HARGAI HAK MASYARAKAT ADAT