PEMKAB JAYAPURA TETAPKAN 24 OKTOBER SEBAGAI KEBANGKITAN MASYARAKAT ADAT

share on:
Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awaitouw (Jubi/Roberth)
Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awaitouw (Jubi/Roberth)

Jakarta, 11/9, (Jubi) – Pemerintah Kabupaten Jayapura, menetapkan tanggal 24 Oktober 2014 sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat di daerah itu. Ditetapkannya hari kebangkitan masyarakat adat itu karena peran ondoafi dan ondofolo tidak dihargai oleh pemerintah sejak program desanisasi tahun 1971.

Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura, Hanock Puraro, Kamis, (11/9) di Jakarta mengakui program desanisasi di seluruh Indonesia, khususnya di Papua akirnya melemahkan peran ondoafi dan ondofolo.

“Peran mereka menjadi hilang, seiring program desanisasi di seluruh Indonesia. Dia kehilangan peran, mereka tidak dihargai. Bahkan yang mendapat honor hanya kepala desa, tidak pada stake holder yang lain seperti ondoafi. Akhirnya karena tidak ada uang, ondoafi jual tanah. Bahkan ketika menjual tanah tidak merata, terjadi ketidakpercayaan untuk ondoafi tersebut oleh masyarakat adat,” terang Henock Puraro.

Itu sebabnya kata Puraro,  tanggal 6 Oktober 2012 pasca dilantik sebagai Bupati Kabupaten Jayapura, Bupati Mathius Awaitouw dengan visinya Jayapura Baru berusaha mewujudkan kembali kedaulatan masyarakat adat.

“Ini amanat undang-undang Otsus nomor 21 tahun 2001. Turunannya Perdasus 2001 tahun 2008 tentang keberpihakan untuk masyarakat adat dan juga kekayaan alam. Jadi sebenarnya kebangkitan masyarakat adat, implementasinya undang-undang 21,” ungkap Puraro.

Maka menurut mantan wartawan TVRI Papua itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah melakukan pemetaan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Jayapura dan kini terdapat 9 wilayah adat yang dimulai dari Dewan Adat Sentani (DAS) sampai Dewan Adat Numbay yang berada di Cyclop bagian utara yakni kampung Ormu.

Sebelumnya Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awaitouw mengatakan penetapan Kebangkitan Masyarakat Adat itu  sebagai  pengakuan hak ulayat komunal dan profil adat.

“Ini bagian dari kerjasama dengan masyarakat adat dan agama. Nanti dalam HUT tersebut kami akan menetapkan Perda dan pengakuan wilayah  di 9 wilayah adat. Ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Kampung banyak kami beri otonomi yang seluas-luasnya. Kami beri kewenangan untuk mereka kelola kampung sendiri. Ini agar kedepan program pemerintah bukan saja dikerjakan pemerintah saja, akan tetapi masyarakat adat juga bisa kerja,” ujar Bupati yang mantan pegiat LSM itu. (Jubi/Roberth Wanggai)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PEMKAB JAYAPURA TETAPKAN 24 OKTOBER SEBAGAI KEBANGKITAN MASYARAKAT ADAT