INVESTOR DIINGATKAN IKUT MENJAGA HUTAN SAKRAL MILIK MASYARAKAT ADAT

share on:
Staf Ahli Bupati Merauke, Tangke Mangi pukul kendara. (JUBI/Frans L Kobun)

Merauke, Jubi (11/9)— Manajer Program Papua Selatan WWF, Pascalina Rahawarin, mengingatkan semua investor yang hendak membuka hutan untuk melakukan kegiatan investasi  agar tetap menjaga tempat-tempat sakral milik masyarakat adat yang ada di sejumlah tempat. Sebab, hutan tersebur  merupakan warisan  leluhur untuk terus dijaga dan dilestarikan.

“Kita mengakui bahwa program pemerintah untuk berbagai kegiatan pembangunan, tetap jalan sebagaimana biasa, termasuk di dalamnya adalah Program MIFEE. Memang dengan program dimaksud, akan membuka hutan dalam skala besar,” kata Pascalina saat ditemui tabloidjubi.com di Aula Bela Fiesta Kamis (11/9).

Pascalina mengatakan,  semua pihak termasuk WWF tidak boleh diam begitu saja. Perlu adanya keseimbangan dalam pembukaan hutan untuk berbagai kegiatan investasi.

“Saya kira, pemetaan terhadap tempat-tempat yang dianggap penting sebagai sumber kehidupan dan merupakan identitas budaya masyarakat setempat harus dilakukan,” kata dia.

Menurut Pascalina, semua orang harus memahami bahwa masyarakat Papua masih menggantungkan hidup dari hutan. Mereka bisa keluar masuk hutan untuk mengambil makanan dan berbagai kegiatan lain. Olehnya, tidak boleh dengan serta- merta dibuka secara besar-besaran.

Regional Spatial Plan Coordinator WWF Indonesia Program Papua, Wika Rumbiak, mengungkapkan penetapan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan wilayah Indonesia Timur melalui program MIFEE, tentunya menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah setempat untuk memilih opsi-opsi pembangunan (konversi lahan) yang diharapkan dapat meminimalisir dampak lingkungan (rendah emisi).

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Merauke, Tangke Mangi,  menjelaskan tutupan hutan di Papua 22,25 juta hektare, sementara belukar 3,084 juta hektare. Khusus di Kabupaten Merauke, luas tutupan hutan mencapai 2,12 juta hektare.

Di sini lain, kata Tangke,  persentase status emisi Merauke terhadap Provinsi Papua 45,29 persen dan persentasi status emisi Merauke terhadap nasional 3,6 persen.

“Ini berarti, emisi yang dihasilkan dari kerusakan dan penghilangan hutan di Merauke cukup besar,” kata Tangke.

Menurut Tangke, hal tersebut dapat dimaklumi karena adanya Program MIFEE. Namun demikian, kata dia, sedapat mungkin harus diimbangi dengan kegiatan mitigasi tepat,  sehingga adanya keseimbangan antara kegiatan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. (Jubi/Frans L Kobun)

Editor : Oyos Saroso HN
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  INVESTOR DIINGATKAN IKUT MENJAGA HUTAN SAKRAL MILIK MASYARAKAT ADAT