Pegiat HIV/AIDS Resah Dugaan Keberadaan Eks Dolly di Tanah Papua

share on:
Sejumlah pegiat LSM dan Pemangku Kepentingan Gelar Diskusi Soal Lokalisasi Doly (Jubi/Roberth)
Sejumlah pegiat LSM dan Pemangku Kepentingan Gelar Diskusi Soal Lokalisasi Doly (Jubi/Roberth)

Jayapura, Jubi – Pegiat LSM dan  pemangku kepentingan menyatakan keresahannya terkait  dampak  ditutupnya lokalisasi Dolly Surabaya yang dikuatirkan dapat  berimbas pada meningkatnya penyakit HIV Papua.

Kondisi itu terungkap pada diskusi terbuka yang berlangsung di ruang rapat KPA Provinsi Papua, Jumat, (19/9). Dari diskusi tersebut, ada wacana untuk pentingnya operasi Justicia di seluruh Kabupaten/Kota dengan menggunakan dasar Perda Kependudukan.

“Ada provinsi lain menolak dari dampak PSK Doly yang akan ke mana-mana termasuk mereka akan ke Papua. Di Papua sudah ada beban banyak, jangan menambah beban HIV,”kata Karma mengawali diskusi tersebut.

Direktur YPKM Papua, Tahir Butar-Butar mengatakan Perda Kependudukan penting untuk diaplikasikan tentang pengaturan kependudukan. Yang masuk dan keluar Papua penting untuk di advokasi ke DPR Papua.

Siska Mote dari Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) mensinyalir para pekerja seks komersial (PSK) Doly Surabaya sudah tersebar di seluruh tanah Papua. Pasalnya dia menggunakan referensi di Paniai dalam hal ini di tempat dulang emas di kampung Degewo-Paniai.

“Mungkin informasi saja, bahwa di Degewo sudah mulai bertambah. Berarti bukan hanya di Jayapura, pasti sudah tersebar di seluruh Papua, perlu regulasi,”ungkap Siska Mote. Pernyataan senada juga diungkapkan anggota Pokja Perempuan MRP lainnya, Ros Muyasin.

“Dampak Dolly ada untuk kesehatan dan ekonomi bagi penduduk di Papua. Saran saya untuk pemerintah daerah baik Guberur, Bupati, Walikota harus ada ketegasan ke pemerintah kota Surabaya, untuk tarik kembali mereka ke Surabaya,”ungkapnya.

Roberth Sihombing dari Pokja CST KPA Papua berharap dalam kasus ini, semua pihak tidak emosional, tapi perlu ada kajian dengan melakukan quick riset, bagaimana demografi penyebarannya.

“Jelas ada perpindahan. Ada gula ada semut, karena tren nasional Papua saat ini Papua dan Otsus, ”ungkap Roberth Sihombing. Namun demikian menurut Constan Karma berharap bahwa perlu ada sikap bersama yang disampaikan langsung ke Gubernur. (Jubi/Roberth Wanggai)

Editor : Syam Terrajana
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pegiat HIV/AIDS Resah Dugaan Keberadaan Eks Dolly di Tanah Papua