Ini Penjelasan Kadis Dikbud Papua Terkait Program ADIK-ADEM

share on:
Kadis Pendidkan dan Kebudayaan Papua, Elias Wonda, Beberapa Waktu Lalu. Jubi/Alex
Kepala Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Papua, Elias Wonda, (Jubi/Alex)

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan, Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, bukan pemerintah Provinsi Papua.

“Ketika para siswa sudah menjalani sekolah di luar Papua, semua tanggungan ada di Kementerian. Itu yang benar! Sementara biaya tambahan dari provinsi hanya Rp 700 ribu per tahun, karena ini sifatnya dana tambahan saja. Sementara biaya yang lain, seperti makan, minum, uang sekolah dan lainnya ditanggung oleh Kementerian,” Elias Wonda kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Selasa (23/9).

Wonda mengaku, sebenarnya pihaknya ingin membantu, tetapi dana sekarang lebih besar lari ke kabupaten/kota. Jadi seharusnya pemerintah kabupaten/kota yang harus lebih memperhatikan anak-anak Papua yang ikut program Kementerian ini.

“Jadi sebaiknya kabupaten yang harus lebih memperhatikan anak-anak mereka yang sedang mengikuti program ADIK dan ADEM ini dan bukan provinsi lagi. Dana besar  ada di kabupaten/kota, jadi seharusnya pemerintah kabupaten lebih memperhatikan mereka. Apalagi dana otsus yang lari ke kabupaten/kota sebesar Rp 500 miliar. Provinsi sifatnya hanya melakukan pengawasan dan monitoring,” kata Wonda.

Hal ini menjawab keluhan yang dilontarkan anak-anak Papua yang sedang bersekolah di 39 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia lewat program Adik. Mereka mengeluhkan bantuan pendidikan dari Provinsi Papua yang hanya sebesar Rp 700 ribu per tahun (dua semester).

“Program ADIK  dan ADEM  ini semua di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pemerintah provinsi hanya melakukan pembekalan bagi para siswa dan menyiapkan akomodasi untuk ke Jakarta. Sementara untuk mengantar ke sekolah maupun 39 PTN dilakukan oleh pihak Kementerian,” katanya.

Wonda menjelaskan, jika selama ini ada biaya yang diterima oleh para mahasiswa asal Papua, itu sifatnya hanya dana tambahan saja. Karena semua menjadi tanggungan Kementerian.

Sebelumnya. Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe mengatakan, untuk membentuk sumber daya manusia (SDM)  berkualitas, tahun lalu pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua telah mengirim sebanyak 500 pelajar ke luar Papua untuk menempuh pendidikan pada 39 perguruan tinggi di Indonesia dan sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada enam provinsi di luar Papua. (Alex)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Ini Penjelasan Kadis Dikbud Papua Terkait Program ADIK-ADEM