BPN akan Lakukan Pemetaan Tanah Ulayat

share on:
Kepala BPN Papua, Niko Wanenda, Minggu Lalu. Jubi/Alex
Kepala BPN Papua, Niko Wanenda, Minggu Lalu. Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua, Nicolas Wanenda mengatakan, pihaknya akan melakukan pemetaan tanah ulayat untuk melakukan pendaftaran tanah terhadap tanah-tanah yang pada hakikatnya adat, untuk mengurangi konflik perselisihan sengketa.

“Program yang sekarang tengah dipersiapkan adalah melakukan pemetaan tanah ulayat untuk melakukan pendaftaran tanah terhadap tanah-tanah yang pada hakikatnya adat punya data tapi masih bersifat informasi non formal. Ini yang perlu kita bangun untuk mengurangi konflik perselisihan sengketa,” kata Wanenda kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Rabu (24/9).

Menurut Wanenda, ada beberapa langkah yang harus dibangun pihaknya, salah satunya adalah menyelesaikan konflik sengketa perkara. Dimana di 2012 kurang lebih 10 ribu kasus diseluruh Indonesia dan sekarang berkurang. Artinya penyelesaian sengketa konflik dan perkara itu terjadi jika ada perbuatan hukum yang diselesaikan lewat mediasi yang dilakukan oleh BPN.

“Untuk mengkerucut khusus di Papua itu persepsi hukum terhadap hukum adat dan hukum pertanahan. Nah ini yang kita lakukan pembenahan BPN jadi saya pikir secara perlahan kita lakukan proses program pemerintah untuk melakukan pemetaan tanah ulayat,” kata Wanenda.

Wanenda menilai, di Papua pada umumnya berkaitan dengan persepsi perbuatan hukum pada masa lalu dengan hukum positif yg harus ditegakkan. Ini yang sedang dilakukan terus menerus.

“Saya berusaha melalui lembaga ini melakukan pendekatan dengan masyarakat-masyarakat adat. Saya di Timika kemarin berbicara tentang bagaimana melakukan penataan itu bagaimana kewenangan-kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah Pusat oleh BPN kepada daerah, untuk segera dilakukan pemetaan tanah ulayat, guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengakuan hak atas tanah,” katanya.

Saat ditanya soal animo masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah, ujar Wanenda, masyarakat sangat antusias dalam kepengurusan tanah, hanya yang masih kurang adalah bagaimana membangun persepsi yang benar tentang arti kita dalam mensertifikasi tanah.

“Sertifikat tanah itu bukan akhir dari perbuatan hukum, tapi merupakan awal untuk proses akses selanjutnya jadi sertifikat itu harus bermanfaat, tidak hanya bebentuk buku lalu disimpan oleh masyarakat untuk memberikan kepastian hukum saja. Tetapi yang paling penting adalah akses selanjutnya yaitu setelah legalisasi kita harus tetap lanjutkan lagi dengan berbentuk berbagai kegiatan ekonomi dan arah terakhir dari sertifikat tanah adalah kesejahteraan,” katanya.

Sebelumnya. Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan, program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ini pada hakekatnya dilaksanakan untuk membantu pelaksanaan pendaftaran tanah secara nasional yang dibiayai oleh APBN bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanahnya.

“Kegiatan semacam ini sangatlah penting dan strategis dalam upaya kita menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat di tanah Papua, dan yang terpenting lagi adalah bagaimana tanah dapat meningkatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat demi terwujudnya Papua Bagkit, Mandiri dan Sejahtera,” kata Dosinaen. (Alex)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  BPN akan Lakukan Pemetaan Tanah Ulayat