Minta Praktek Jahat Terkait HAM Dihentikan, Pemimpin Gereja Papua Datangi PTUN Jayapura

share on:
Pertemuan Pdt.Benny Giay dan Pdt.Socrates Sofyan Yoman dengan pihak PTUN Jayapura (Jubi/Mawel)
Pertemuan Pdt.Benny Giay dan Pdt.Socrates Sofyan Yoman dengan pihak PTUN Jayapura (Jubi/Mawel)

Abepura, Jubi –   Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Pendeta  Benny Giay dan Ketua Sinode Gereja Babtis Papua mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Selasa (30/9) pagi.

Kedatangan dua pemimpin gereja di Papua itu untuk mendesak PTUN Jayapura agar menghentikan praktek-praktek jahat, tidak manusiawi, dan tidak demokratis yang melibatkan lembaga negara ini. Praktek tidak adil terhadap masyarakat umum maupun pengacara pembela keadilan.

“Kami sering mendapat keluhan dari jemaat kami yang terus-menerus diberi cap negatif (stigma), disudutkan, dan diskriminasi pada saat mencari keadilan dan perlindungan hukum,”kata Benny Giayi, Selasa  (30/9).

Menurut Pendeta Benny Giay, terakhir dia mendapatkan kelugan terkait kasus Gustaf Kawer, seorang pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Papua. Gustaf Kawer dilaporkan anggota majelis hakim PTUN Jayapura ke Polda Papua dengan dugaan tindak pidana terhadap pejabat umum.

Tindakan anggota hakim melaporkan Gustaf ke Polisi ini, menurut Giay,  ada motifnya. Motifnya tidak lain untuk menutup pintu demokrasi bagi orang Papua yang mencari keadilan, dengan mengangkanggi kerja-kerja HAM.

Pendeta Giay mengatakan, penutupan pintu demokrasi itu dilakukan agar Papua terus bergejolak. “Papua terus direkayasa untuk menjadi situs kekerasan. Kasus Gustaf itu dinilai sama, sejalan dan semotif dengan para pihak yang melakukan tindakan yang serupa terhadap para pembela hukum masyarakat sipil sebelumnya,” kata dia.

Pendeta Giay menuturkan, sebelumnya sudah ada tiga kasus serupa yang mengindikasikan upaya menutup pintu demokrasi. Pertama, penikaman terhadap Anum Siregar, pengacara HAM dari ALDP,  di Wamena pada 16 September 2014. Anum ditikam orang tak dikenal setelah memprapradilankan Kapolres Jayawijaya terkait penahanan ketua Dewan Adat Lani Besar, Arki Wanimbo.

Kedua, ada tindakan kriminalisasi dan teror terhadap pengacara HAM Papua Olga Hamadi pada 19 September 2012 dua tahun lalu di Wamena. Ketiga, teror terhadap wartawan TVRI pada tanggal 27 Agustus 2014 setelah dialog TVRI yang bertema “Papua Tanah Damai yang Dicederai Konflik”.

Setelah menyimak semua insden ini dan sebelumnya, dua pemimpin Gereja di Tanah Papua ini menduga anggota Majelis Hakim dari PTUN Jayapura yang melaporkan Gustaf ke Polisi adalah salah satu para pihak yang terus memperkeruh situasi di Tanah Papua.

Karena itu, kepada ketua PTUN Jayapura, kedua pemimpin Gereja itu mewakili semua pihak yang mendoakan dan memperjuangkan agar Papua utuh. Kedua pemimpin gereja tersebut meminta penegak hukum negeri ini menghentikan praktek-pratek jahat, tidak manusiawi, dan tidak demokratis.

“Kiranya Tuhan membuka mata Bapak dan semua pihak untuk melihat Papua dari kaca mata mereka yang terus-menerus disengsarakan oleh praktek-praktek tadi.  Bukan dari kaca mata kelompok garis keras,”ungkap Giay.

Humas PTUN Firman S.H.  didampinggi ketua PTUN Jayapura, Kasim S.H., yang menerima kedatangan pemimpin Gereja Papua mengaku, sebelumnya PTUN Jayaypura didatanggi Koalisi Masyarakat Sipil Pembela HAM Papua dan Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI) untuk penyelesaian kasus Gustaf.

Firman mengakui pertemuan sebelumnya itu telah disepakati penyelesaian kasus Gustaf secara damai. Kesepakatan penyelesaian tergantung kepada kesediaan Gustaf Kawer datang ke PTUN Jayapura.

“Kami tidak pernah menutup diri. Kami terbuka. Kami  tunggu inisiatif  Gustaf datang untuk membuat kesepakatan damai,”katanya. (Mawel Benny)

Editor : Oyos Saroso HN
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Minta Praktek Jahat Terkait HAM Dihentikan, Pemimpin Gereja Papua Datangi PTUN Jayapura