Dewan Pengupahan Lakukan Survei Ke Kabupaten dan Kota

share on:
Kadisnaker Papua, Yan Piet Rawar. (Jubi/Arjuna)
Kadisnaker Papua, Yan Piet Rawar. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Papua, Yan Piet Rawar mengatakan, saat ini Dewan Pengupahan sedang melakukan survei di beberapa kabupaten/kota untuk memeriksa harga-harga dari 68 komponen perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua.

“Kami sudah melakukan survei dan diperkirakan pada 20-22 Oktober mendatang, kami sudah mulai dengan forum curah pendapat untuk memutuskan berapa yang kita usulkan kepada Ketua Dewan Pengupahan untuk ditetapkan sebagai UMP Papua 2015 nanti,” kata Yan Piet Rawar kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Rabu (1/10).

Dijelaskan, Dewan Pengupahan didalamnya terdapat perwakilan dari pemerintah, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha (Apindo), dimana satu unit kemungkinan terdapat tiga sampai empat orang.

“Kita belum bisa perkirakan besaran kenaikan UMP 2015, harus melihat dari hasil survei itu dan juga pendapat dari para pakar/ahli, termasuk dari statistik dan instansi-instansi lain. Akhirnya nanti kita memutuskan kenaikannya berapa persen,” katanya.

Saat ditanya soal kondisi dunia usaha dalam menyesuaikan aturan pengupahan, ujar Rawar, berdasarkan data yang didapatkan pihaknya dari kabupaten/kota, hanya sedikit perusahan saja yang mengajukan usulan penangguhan, namun jika dilihat perkembangan ekonomi di Papua cukup meningkat, jadi penetapan UMP harus disesuaikan.

“Perkembangan ekonomi di Papua cukup meningkat, jadi penetapan UMP harus kita sesuaikan dengan daya beli masyarakat dan daya beli perusahaan, karena di Papua kebanyakan adalah perusahan kecil menengah yang tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja, kalau perusahaan besar hanya beberapa seperti Freeport,” kata Rawar.

Ditambahkannya, sejauh ini belum ada laporan yang masuk ke Disnaker kabupaten/kota dari buruh yang menginformasikan adanya perusahaan yang tidak mematuhi aturan pengupahan di tahun ini.

“Kalau ada, maka tugas-tugas itu akan ditangani oleh kabupaten/Kota, kalau tidak bisa diselesaikan dan melibatkan lintas Kabupaten maka provinsi bisa menanganinya. Yang jelas UMP 2015 dipastikan akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperti yang dilakukan DKI jakarta yang melakukan penaikan UMP cukup drasti, namun juga akan memperhatikan aspirasi dari semua pihak,” katanya.

Sebelumnya. Meski tidak sesuai dengan nilai yang diusulkannya, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Papua menyatakan puas atas keputusan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menetapkan UMP 2014 sebesar Rp2.040.000.

“kami sangat puas, luar biasa dan ini baru terjadi di Papua, karena perhatian gubernur terhadap orang-orang kecil sangat luar biasa,” kata Nurhaedah. (Alexander Loen)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Dewan Pengupahan Lakukan Survei Ke Kabupaten dan Kota