Connect with us

Pasifik

Korban Krisis Bougainville Butuh Penanganan Mental

Published

on

Konflik di Bougainville, PNG menyisakan trauma hingga saat ini (ifongroka.blogspot.com)

Konflik di Bougainville, PNG menyisakan trauma hingga saat ini (ifongroka.blogspot.com)

Jayapura, Jubi – Menteri Kesehatan Daerah Otonomi Bougainville di Papua Niugini (PNG), Rose Pihei prihatin dengan kesehatan mental para korban kirisi di Bougainville.

Kata Pihei, masala ini adalah salah satu isu yang membutuhkan perhatian dari kedua pemerintah (Bougainville dan PNG) untuk membantu rakyat Bougainville.
“Anda lihat, Bougainville tidak seperti provinsi lain di PNG karena banyak masalah di sini yang tidak dialami oleh bagian lain dari negara ini,” kata Pihei.

Pihei menyebutkan masalah terbesar yang mempengaruhi pemerintahnya adalah masalah mental. Dia mengatakan orang-orang yang terkena dampak mental akibat krisis ini tidak menjalani kehidupan normal setelah krisis dan itu adalah tanggungjawab para pemimpin PNG.
“Masalah ini harus ditangani sebab Bougainville siap untuk referendum tahun depan. Masa depan yang kita inginkan untuk Bougainville harus didasarkan pada pemikiran yang masuk akal,” katanya.

Akhir bulan September lalu, Menteri Perencanaan Pemerintah Nasional PNG, Charles Abel telah berkunjung ke Daerah Otonomi Bougainville ini. Dalam kunjungan ini, Mentri Abel meresmikan beberapa proyek pembangunan. Salah satu yang diresmikan adalah kantor PMU (Unit Manajemen dan Pemantauan Proyek), yang berfungsi mengelola dan memonitor semua proyek di Bougainville di bawah SIF (dana Intervensi khusus dari Pemerintah PNG).

Pemerintah PNG selama ini berkewajiban menyalurkan dana Intervensi khusus senilai K500 juta dengan K100 juta angsuran setiap tahun kepada Pemerintah Otonomi Bougainville untuk mempersiapkan pembangunan di wilayah otonomi tersebut hingga saat referendum dilakukan oleh penduduk Bougainville. (Victor Mambor)

Pasifik

Perombakan Kabinet Fiji Berpotensi Bentuk “Super Ministers”

Published

on

Suva, Jubi – Perombakan struktur kabinet Fiji yang terjadi dua pekan lalu mulai menuai kritik. Partai Federasi Nasional menyebut perombakan kabinet itu berpotensi membentuk “super ministers” yang berarti bahwa ada beberapa menteri yang memonopoli kekuasaan pemerintahan.

Perdana Menteri Frank Bainimarama. -- pina.com.fj

Perdana Menteri Frank Bainimarama. — pina.com.fj

Pemimpin Partai Federasi Nasional, Dr. Biman Prasad menyebut kini Fiji memiliki kabinet dalam kabinet yang disetir oleh menteri-menteri super tersebut.

Para “super ministers” mengontrol lebih dari 80 persen anggaran nasional dengan kewenangan hampir seluruh sektor penting termasuk sumber daya alam dan urusan pemerintahan.

Prasad menyebut super ministers terdiri dari Perdana Menteri Frank Bainimarama sendiri ditambah tiga menteri lainnya. “Perubahan struktur kabinet sekarang ini meniadakan nilai-nilai transparansi, penuh dengan konflik kepentingan, dan tidak imparsial,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa kini Fiji memiliki seorang Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata yang merangkap sebagai Menteri Pertanahan dan Sumber Daya Mineral.

Itu berarti satu orang menteri tersebut akan membuat kebijakan dari mulai tentang pembangunan pariwisata dan peruntukkan penggunaan tanah hingga industri sumber daya mineral.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa sekretaris Jaksa Agung yang dijabat oleh Aiyaz sayed-Khaiyum harus merangkap menjadi Menteri Pemilihan Umum. “Fiji selalu mempunyai kementerian yang berbeda untuk urusan pertanahan dan pengelolaan sumber daya mineral. Bagaimana mungkin menteriyang sekarang menangani dua urusan penting, hanya menteri itu dan perdana menteri yang tahu,” katanya.

Prasad mengatakan, partainya juga menyayangkan jabatan rangkap yang diemban sang perdana menteri. Selain sebagai PM, Bainimarama juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan menteri urusan i-Taukei dan urusan gula.

Ia memahami bahwa urusan perombakan kabinet adalah hak prerogatif perdana menteri. Namun, sebaiknya perombakan kabinet itu berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan kecocokan seorang menteri dengan urusan yang akan diembannya. (*)

Continue Reading

Pasifik

Ancaman Zika Meluas di Amerika-Samoa

Published

on

Samoa, Jubi – Virus zika terus meluas di Amerika-Samoa. Jumlah pasien yang terduga terinfeksi virus zika mencapai 851 orang. Mereka langsung dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit LBJ Samoa dan beberapa klinik serta pusat kesehatan masyarakat setempat.

123.rf via RNZI

123.rf via RNZI

Departemen Kesehatan wilayah Samoa mengatakan bahwa beberapa gejala yang dialami para pasien yaitu demam, gatal, mata memerah dan tubuh lemah.

Jumlah pasien yang positif terinveksi virus berbahaya itu kini telah mencapai 52 orang termasuk 21 di antaranya adalah wanita hamil.

Pusat Penanganan dan Pengendalian Wabah Penyakit (CDC) telah menurunkan tenaga kesehatannya untuk menolong otoritas lokal dalam mencegah, mendeteksi dan merawat pasien yang terduga terinfeksi virus tersebut.

Kelompok khusus yang ditangani yaitu para ibu hamil untuk mencegah penularan virus kepada bayi yang sedang dikandungnya.

Bulan lalu, otoritas kesehatan di bawah Pemerintah A.S. meninjau ulang kemampuan Samoa untuk menangani kasus microcephaly yang disebabkan oleh virus Zika. Sejak virus Zika ditemukan di wilayah Samoa pada awal tahun ini, CDC telah mengirim timnya ke Samoa untuk membantu proses identifikasi  dan kasus-kasus kesehatan yang disebabkan oleh virus Zika.

Seorang epidemiologis, Gerry Farjardo, mengatakan bahwa diduga ada kaitan antara virus Zika dan microcephaly, kelainan syaraf yang biasanya dihubungkan dengan kasus kepala kecil pada bayi. Dari bayi-bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi virus Zika di Samoa tidak ada yang mengalami kondisi kepala kecil, akan tetapi Dr. Farjado mengatakan prosedurnya harus tetap diikuti ketika ada kasus pasien terinfeksi virus Zika.

Dia menambahkan, di Puerto Rico, wilayah A.S. lainnya di mana pernah ditemukan virus Zika, telah menerapkan prosedur serupa untuk kasus microcephaly. (*)

Continue Reading

Pasifik

Pemimpin Kecam Toko yang Buka Selama Perayaan HUT PNG

Published

on

Mt Hagen, Jubi – Pemimpin suku terbesar di Mt. Hagen, John Barnabus mengecam para pemilik toko di perkotaan yang tetap beroperasi selama perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Papua Nugini pada 16 September lalu.

Toko-toko tetap buka selama perayaan HUT kemerdekaan Papua Nugini. -- postcourier.com.pg

Toko-toko tetap buka selama perayaan HUT kemerdekaan Papua Nugini. — postcourier.com.pg

Itu menunjukkan para pemilik toko tidak menghormati kemerdekaan Papua Nugini dan merenggut hak libur para pekerjanya.

Seharusnya, para pekerja itu diberikan hak merayakan HUT kemerdekaan Papua Nugini bersama keluarga masing-masing.

Barnabus memahami biasanya toko yang tetap buka di hari kemerdekaan adalah toko yang dimiliki orang-orang Asia. Namun, kali ini yang dia lihat adalah toko-toko yang dimiliki orang-orang Papua Nugini asli.

Pada Jumat malam perayaan HUT kemerdekaan lalu, toko-toko orang asli ternyata masih beroperasi melayani pembelinya. Kendati demikian, Papua Nugini tidak memiliki undang-undang atau hukum khusus yang melarang toko-toko beroperasi selama perayaan HUT kemerdekaan.

Ia meminta agar hal itu tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang. Hal serupa pernah disuarakan oleh tokoh oposisi Don Polye. Ia bahkan meminta polisi menertibkan toko-toko yang masih beroperasi di kala hari libur nasional. Polye mengatakan mereka seharusnya wajib mengikuti tradisi perayaan nasional di Papua Nugini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.