Yeremias Numberi: Harus Ada Dasar Hukum untuk 14 Kursi

share on:
Yeremias Numberi, Ketua KPU Kota Jayapura - Jubi/Aprila
Yeremias Numberi, Ketua KPU Kota Jayapura – Jubi/Aprila

Jayapura, Jubi – Ketua KPU Kota Jayapura, Yeremias Numberi mengatakan harus ada dasar hukum untuk 14 kursi orang asli Papua (OAP) di DPR Papua.

“Harus ada aturan yang jelas tentang 14 kursi ini. Apakah sudah diadopsi ke dalam undang-undang nasional atau belum? Atau undang-undang pemilihan legislatif?” kata Yeremias saat ditemui Jubi di ruang kerjanya, di Tanah Hitam, Kota Jayapura, Papua, Senin (13/10).

Kalau tidak, kata Numberi, harus ada undang-undang sendiri yang mengaturnya. Itu yang harus kuat agar proses rekruitmen dapat berjalan baik masyarakat.

Numberi mengaku, belum mengerti aturan mana yang digunakan untuk 14 kursi ini. “Apakah diberlakukan juga di empat wilayah khusus di Indonesia ini atau bagaimana, itu harus dijelaskan agar masyarakat juga bisa mengerti. 14 kursi ini untuk siapa? Proses untuk orang bisa duduk di situ  bagaimana? Kalau kita, KPU hanya memberlakukan hukum yang berlaku secara nasional,” katanya.

Menurut Numberi, untuk kepentingan orang Papua berdasarkan Otsus yang diberikan, Numberi merasa itu perlu ada tetapi harus ada keterbukaan antara pemerintah daerah yaitu DPRP dan Gubernur, juga dari anggota DPRP, harus berbesar hati, menerima 14 orang yang menduduki kursi legislatif ini melalui aturan khusus.

“Ujung-ujungnya, Mendagri yang akan keluarkan SK melalui gubernur. Jadi, jangan jadikan ini sebagai polemik di masyarakat karena masyarakat akan bingung. Jangan juga ada anggapan karena BMP yang berjuang, mereka yang dapat kursi padahal perjuangan ini untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Numberi.

Bila ada yang belum jelas dalam masalah ini, Numberi berharap segera diselesaikan agar proses rekruitmen dapat berjalan dengan baik.

Di tempat yang berbeda, anggota Jaringan Damai Papua (JDP) Miriam Ambolon mengatakan, kurangnya peran perempuan dalam dunia politik sangat nampak dalam lembaga legislatif. Untuk 14 kursi orang asli Papua misalnya, apakah perempuan mendapat tempat atau tidak masih belum jelas.

“Saya melihat ada beberapa perempuan Papua yang dalam perebutan kursi legislatif beberapa waktu lalu sekarang juga ikut berusaha untuk bisa diakomodir dalam 14 kursi in. Tidak soal selama bisa memperjuangkan kepentingan perempuan,” kata Miriam dalam Diskusi Publik yang digelar JDP di Padangbulan, Abepura, Kota Jayapura, Senin (13/10). (Aprila Wayar)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Yeremias Numberi: Harus Ada Dasar Hukum untuk 14 Kursi