DPRP Bahas RAPBD pada Akhir Masa Jabatan

share on:
Suasana Rapat Paripurna DPRP, Rabu, (10/15), Jubi/Alex
Suasana Rapat Paripurna DPRP, Rabu, (10/15), Jubi/Alex

Jayapura – Anggota DPR Papua menggelar agenda terahir di parlemen Papua menjelang akhir masa jabatannya. Agenda itu yakni sidang pembasahan RAPBD Papua 2015,  15- 17 Oktober. Hadir pada acara itu antara lain  Gubernur Papua, Lukas Enembe, Sekda Papua, dan  sejumlah pimpinan SKPD setempat.

Ketua DPR Papua, Deerd Tabuni ,mengatakan kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan.

“Pada akhir masa jabatan DPR Papua periode 2009-2014, dalam penyusunan RAPBD 2015 ada pokok yang harus disikapi bersama yaitu penetapan APBD yang tepat waktu. APBD merupakan wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui program dan kegiatan,” kata  Deerd Tabuni ketika pembukaan sidang, Rabu (15/10).

Selain itu,  menurutnya, APBD merupakan instrument kebijakan atau alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

“APBD menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivtas pemerintah daerah. Otonomi Khusus Papua, memberikan celah dan peluang besar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang mengutamakan potensi keunggulan daerah,” ucapnya.

Kata Deerd, Pemprov Papua dituntut melakukan pengolahan keuangan daerah yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel agar tujuan utama Papua bangkit, Papua bangkit dan Papua sejahtera dapat dicapai.

“Kepada seluruh alat kelengkapan Dewan serta Fraksi Dewan, agar dapat bekerja dengan hati yang sungguh-sungguh. Guna terbangunnya komitmen dan kesepahaman antara dewan dan gubernur melalui anggaran, DPR Papua dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dengan begitu, pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan tertib, transparan, akuntabel, dan partisipatif bisa terbangun,” katanya. (Arjuna Pademme) 

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPRP Bahas RAPBD pada Akhir Masa Jabatan