Mengapa Indonesia harus melepaskan Dua Wartawan Prancis yang Ditahan

share on:
Dua Jurnalis Perancis, Thomas Charles Tendies dan Valentine Burrot saat di Kejati Papua, Jumat (10/10) - Jubi/Indrayadi TH
Dua Jurnalis Perancis, Thomas Charles Tendies dan Valentine Burrot saat di Kejati Papua, Jumat (10/10) – Jubi/Indrayadi TH

Jayapura, Jubi – Sejak ditahan bulan Agustus lalu, Valentine Bourrat dan Thomas Dandois akan diadili minggu depan.

Benjamin Ismaïl, Kepala Bagian Asia-Pasifik Reporters Without Borders (RSF) kepada Jubi menegaskan sebagai negara yang menandatangani Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 2006, Indonesia tidak bisa mengabaikan Pernyataan Komite HAM PBB No 34, yang diadopsi pada tahun 2011.

Pernyataan ini, menurut Benjamin, menyebutkan “pembatasan kebebasan wartawan dan peneliti hak asasi manusia yang dilakukan oleh dalam negara penandatangan Kovenan tersebut adalah pelanggaran terhadap kovenan tersebut. Termasuk dalam hal ini perjalanan ke lokasi yang terkena dampak konflik, situs bencana alam dan lokasi di mana ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Reporters Without Borders, lembaga tempat Ismail bekerja, yang aktif mengadvokasi kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis, telah merilis pernyataan mereka yang mendesak Pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran dalam kasus Dandois dan Bourrat ini.
“Indonesia tidak bisa bangga diri menjadi demokrasi terbesar ketiga di dunia tanpa menghormati kebebasan dasar dan hak asasi manusia.” tulis RSF dalam rilis pers yang diterima Jubi, Kamis (16/10) pagi.

Melalui rilis ini juga, Reporters Without Borders menunjukkan bahwa, sebagai bagian dari Universal Periodic Review (UPR) oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2012, Indonesia seharusnya menjamin pelaksanaan rekomendasi UPR sebagai bagian “due process of law”.

“Indonesia saat ini telah mengambil alih kepresidenan Kemitraan Pemerintah global dan sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam pertemuan Asia-Eropa (ASEM) di Milan dan pertemuan G20 di Australia. Posisi ini menempatkan Indonesia punya kewajiban menunjukkan komitmennya untuk kebebasan informasi dan hak fundamental dan universal untuk menginformasikan sesuatu.” tulis RSF dalam pernyataan mereka.

Saat ini, index kebebasan pers Reporters Without Borders 2014, Indonesia berada di posisi 132 dari 180 negara. Salah satu faktor penting yang menempatkan posisi Indonesia di posisi rendah ini adalah kurangnya transparansi dan pembatasan laporan jurnalistik di Papua. (Victor Mambor)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Mengapa Indonesia harus melepaskan Dua Wartawan Prancis yang Ditahan