Biro Tatapem Papua Sudah Terima 38 Aspirasi DOB

share on:
Asisten I Papua, Doren Wakerkwa Saat Menyampaikan Arahan Dalam Rakornis Pemerintahan Papua, Senin (2/10). Jubi-Alex
Asisten I Papua, Doren Wakerkwa Saat Menyampaikan Arahan Dalam Rakornis Pemerintahan Papua, Senin (2/10). Jubi-Alex

Jayapura, Jubi – Biro Tata Pemerintahan (Tatapem) mengaku sudah menerima 38 aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Aspirasi tersebut ada yang diusulkan lewat jalur prosedural, tetapi ada juga yang tidak.

“Aspirasi pemekaran tersebut ada yang diusulkan melalui prosedural, tetapi ada juga yang tidak melalui prosedural. Artinya ada masyarakat tertentu yang membawa berkas pengusulan pemekaran atau pembentukan kabupaten,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa saat membuka Rapat Koordinasi Teknis bidang pemerintahan se-Papua, di Hotel Le Primer Jayapura, Senin (20/10).

Wakerkwa menilai, keinginan aspirasi pemekaran sudah benar, tetapi harus prosedural dan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan penjelasan dan harus tanggap terhadap kondisi yang berkembang di masyarakat.

“Memang saya menyadari ini merupakan dinamika politik yang terjadi di masyarakat pada hampir semua kabupaten/kota di provinsi Papua,” katanya.

Sementara itu. Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, embrio sengketa batas wilayah antar kabupaten/kota di Papua, bisa bermula dari lahirnya pemekaran atau pembentukan distrik dan kampung yang tidak terkendali.

Keadaan tersebut, menurutnya sebagai akibat dari tidak konsistennya para kepala daerah terhadap undang-undang pembentukan daerah.

“Ada semacam modus baru dari sebagian bupati di provinsi Papua dengan alasan dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat, akhirnya menabrak undang-undang pembentukan daerah dan mengambil sebagian wilayah kabupaten tetangganya, akhirnya meninggalkan persoalan batas wilayah yang menjadi sulit diselesaikan,” kata Lukas Enembe.

Karena itu menurutnya, embrio pemekaran distrik dan kecamatan harus ditekan dengan cara mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri, setiap kabupaten/kota dapat memekarkan distrik dalam lima tahun hanya enam distrik/ kecamatan dengan tujuan agar dapat menekan peruntukkan APBD.

“Sebelum pemekaran disetujui atau pembentukan kecamatan/distrik harus mendapat persetujuan dari kabupaten tetangga terkait dengan masalah batas wilayah,” katanya.

Selain itu, kata Lukas Enembe, hal lain tidak kalah pentingnya adalah masalah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kabupaten/kota yang sering terlambat dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

Dimana data yang disampaikan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, terutama dalam pengisian indikator kinerja kunci, sehingga berpengaruh kepada penilaian kinerja.

“Data menunjukan, LPPD 2012 terdapat delapan daerah yang memperoleh nilai tinggi, 11 daerah nilai sedang dan dua daerah nilai rendah dari 21 kabupaten/kota,” kata Enembe.

Yang lebih parah lagi, lanjutnya, LPPD kabupaten/kota 2013 yang baru saja dievaluasi tahun ini, hanya satu daerah yang memperoleh nilai tertinggi, yakni Kota Jayapura. Sementara daerah lain sedang dan rendah.

“Hal ini menunjukkan kemunduran kinerja kabupaten/kota terhadap pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, saya tekankan kepada semua pihak untuk meningkatkan kinerja di kabupaten/kota dengan memberi laporan yang akurat serta didukung dengan data pendukungnya,” katanya. (Alexander Loen)

Tags:
Editor : Syam Terrajana
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Biro Tatapem Papua Sudah  Terima 38 Aspirasi DOB