Raperda Hak Ulayat Jadi PR DPRD Baru Kabupaten Merauke

share on:
Penyerahan palu sidang dari mantan ketua DPRD Merauke Ir. Leonardus Mahuze kepada ketua DPRD Merauke sementara Kanisia Mekiuw. (JUBI/Frans L Kobun)
Penyerahan palu sidang dari mantan ketua DPRD Merauke Ir. Leonardus Mahuze kepada ketua DPRD Merauke sementara Kanisia Mekiuw. (JUBI/Frans L Kobun)

Merauke, Jubi- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Leonardus Mahuze, mengatakan pihaknya menitipkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hukum Adat dan Hak Ulayat kepada DPRD baru periode 2014-2019 untuk dilakukan pembahasan sekaligus ditetapkan sebagai Perda.

Permintaan itu disampaikan Leonardus Mahuze ketika memberikan sambutan terakhirnya pada rapat paripurna pelantikan 30 anggota Dewan di ruang rapat DPRD Kabupaten Merauke, Senin (20/10).

“Kami berharap agar Raperda dimaksud, agar menjadi skala prioritas untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut,” pintanya.

Lebih lanjut Leonardus mengungkapkan, selama lima tahun  bersama anggota Dewan  lainnya mengemban amanat rakyat, pihaknya  bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke melakukan pembahasan sekaligus menyetujui produk hukum sebanyak 63 Peraturan Daerah (Perda).

Dari jumlah tersebut, kata  Leonardus, sebanyak 16 Perda  APBD, Perda non-APBD 43. Empat di antaranya adalah Perda yang merupakan  inisiatif Dewan.  Sementara dalam kapasitas pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD Merauke 2009-2014  bersama pemerintah membahas sekaligus menyetujui APBD Merauke sebesar Rp 6 triliun.

“Apa yang telah kami berikan dan laksanakan tersebut, diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat yang tersebar di 160 kampung dan  delapan kelurahan yang ada,” ujarnya.

Salah seorang anggota DPRD periode 2014-2019, Hengky Ndiken, mengatakan dirinya juga adalah anggota dewan lima tahun sebelum dan bersama teman-teman lain, telah melakukan pembahasan. Hanya saja, telah disepakati bersama untuk melibatkan pihak-pihak berkompoten terlebih dahulu terutama tokoh adat yang nota bene adalah orang Marind.

Dikatakan, dengan masih ‘digantungnya’ Raperda Hak Ulayat, tentu akan menjadi prioritas guna dilakukan pembahasan bersama para anggota Dewan baru dan dapat ditetapkan menjadi Perda.

“Saya berkomitmen untuk terus mengawal dan mengikuti pembahasan raperda dimaksud,” tuturnya. (Frans L Kobun)

Editor : Oyos Saroso HN
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Raperda Hak Ulayat Jadi PR DPRD Baru Kabupaten Merauke