Pengalihan Jamsostek Dinilai Memberatkan Perusahaan dan Pekerja

share on:
Ilustrasi BPJS Kesehatan - Jubi/wikimedia.org
Ilustrasi BPJS Kesehatan – Jubi/wikimedia.org

Jayapura, Jubi – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Papua menyatakan tak mau mengikuti program pemerintah mengenai jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang dikelolah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). SPSI Papua menilai hal itu memberatkan perusahaan dan pekerja.

Ketua SPSI Papua, Nurhaida mengatakan, kewajiban perusahaan mendaftarkan karyawannya ke BPJS tidak hanya memberatkan perusahaan, namun juga karyawan.

Kata dia sebelum itu dilakukan, perusahaan akan membuat kesepakatan dengan pekerjanya. Namun jika perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka  pemotongan iuran BPJS kesehatan, perusahaan tidak bisa disalahkan.

“Ini kan, kalau sampai perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya jadi peserta akan diberikan sanksi. Misalnya dipersulit ijin perusahaannya, kontraktor tidak dapat proyek dan lainnya. Namun pengalihan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan (Jamsostek) ke BPSJ akan memberatkan perusahaan dan karyawan,” kata Nurhaida, Jumat (24/10).

Menurutnya, apalagi Upah Minum Provinsi (UMP) karyawan sudah dipotong pajak penghsilan lima persen. Kemudian, ada jaminan hari tua ke BPJS ketenaga kerjaan dua persen, dan 0,5 persen untuk jaminan kesehatan, yang pada 1 Juli 2015 mendatang, diberlakukan satu persen.

“Sekarang kalau alihkan, kemana sisa-sisa uang kami yang dulu di Jamsostek. Apakah sudah alihkan juga? Harusnya kan semua dialihkan. Tapi pengalihan itu tidak mengubah bentuk, berubah fungsi dan semuanya. Tapi ini ngak. Sama aja. Sampulnya saja yang dirubah. Ini yang menyulitkan pihak pengusaha dan pekerja,” ucapnya.

Kata dia, ketenaga kerjaan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003. UU ini juga mengatur sistem jaminan sosial tenaga kerja sesuai UU 392 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993. Ia menilai, jika Jamsostek dialihkan ke BPJS, maka UU Nomor 13 Tahun 2003 harus direvisi.

“Pemerintah tidak perlu pusing dengan para tenaga kerja. Sudah ada UU yang mengatur mereka. BPJS kesehatan cukup diberlakukan pada TNI, Polri, PNS, masyarakat miskin dan mandiri. Kami bukan tak mau mengikuti. Tapi bukan berarti kami menerima begitu saja,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua, Yan Piet Rawar mengatakan, mengenai BPJS, itu sudah ditetapkan pemerintah. UU tidak muncul begitu saja. Ada tahapan yang dilalui. Baik diskusi dengan eksekutif, legislatif, dan masukan dari para pakar.

“Ini sudah diundangkan dan masuk lembaran negara. Sudah ada kajian, sehingga wajib dilaksanakan semua pihak. Baik pemerintah, perusahaan dan pengguna tenaga kerja. Prinsip jaminan sosial ini adalah gotong royong. Kajian itu sudah baik menurut pemerintah,” kata Yan P Rawar.

Namun pihaknya tak menutup ruang jika ada pihak yang ingin memberikan masukan, agar undang-undang itu menjawab masalah. Akan tetapi ia menyarankan, jika ada yang ingin mengoreksi, sebaiknya merekomendasikan ke pemprov atau pusat. (Arjuna Pademme) 

Editor : Syam Terrajana
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pengalihan Jamsostek Dinilai Memberatkan Perusahaan dan Pekerja