Tak Ada “Surat Sakti” Pergantian Kajati Papua

share on:
Juru Bicara Gubernur Papua, Lamadi de Lamato. (Jubi/Alex)
Juru Bicara Gubernur Papua, Lamadi de Lamato. (Jubi/Alex)

Jayapura, Jubi – Juru Bicara Gubernur Papua, Lamadi de Lamato mengatakan, tidak ada intervensi atau “Surat Sakti” dari Gubernur untuk pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).

Hal ini menjawab adanya kabar, pergantian Kajati Papua dari Elieser Saud Maruli Hutagalung yang diganti Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Herman da Silva sebagai Kajati Papua, disinyalir akibat “surat sakti” Gubernur Papua Lukas Enembe, yang membatalkan nama calon Kepala Kejaksaan Tinggi Papua yang diusulkan ke Kejaksaan Agung di Jakarta.

“Dalam pemberitaan yang disampaikan media masa, jelas terlihat seolah–olah gubernur intervensi pergantian Kajati di Papua. Padahal itu tak benar,” kata Lamadi de Lamato kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Minggu (26/10).

Lamato tegaskan, di era keterbukaan saat ini, sangat tidak mungkin ada intervensi dari seorang kepala daerah setingkat gubernur.

Lanjutnya, cerita yang sebenarnya, Maruli Hutagalung pernah meminta kepada gubernur sewaktu menjadi Kajati di Papua untuk diusulkan di Kejaksaan Agung sebagai Kajati di Papua. Saat itu gubernur langsung merespon dan menyetujui agar yang bersangkutan menjadi Kajati di Papua.

“Dalam perjalanannya, Pak gubernur melihat dalam berbagai pertemuan maupun kegiatan gubernur di daerah bersama Forkompimda. Pak Kajati nyaris tidak pernah hadir dalam kegiatan Forkompimda. Jadi bagaimana beliau (Maruli-red) mau tau tentang Papua, sementara beliau sendiri nyaris tidak pernah terlibat dalam kegiatan – kegiatan Forkompimda,” katanya.

Dijelaskan Lamato, UU Otsus memberi kewenangan kepada gubernur bukannya memberikan pertimbangan, tetapi persetujuan terhadap nama yang diusulkan untuk kemudian ditugaskan atau ditempatkan di Papua. Ini semata-mata dalam rangka kerjasama Kejati di Papua dan tidak berjalan sendiri–sendiri.

“Di UU memberikan mandat baru gubernur memberikan persetujuan terhadap nama yang diusulkan untuk menjadi Kajati di Papua. Gubernur menggunakan hak konstitusinya untuk siapa yang mau bertugas di Papua,” kata Lamato.

Sebelumnya. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, Maruli Hutagalung yang dalam waktu dekat akan segera mengakhiri masa tugasnya di Papua, merasa dikhianati.

Maruli mengatakan, dirinya segera akan meninggalkan provinsi paling timur di Indonesia itu, setelah menjabat Kajati Provinsi Papua selama kurang lebih 1,5 tahun. Sesuai usulan Gubernur Papua, Lukas Enembe, posisi Maruli akan digantikan wakil Kajati Papua saat ini, yakni Herman da Silva.

“SK nya sudah ada. Saya juga kaget. Kok bisa gubernur mengusulkan Wakil Kajati Papua jadi Kajati Papua. Sejak Juli, gubernur sudah bersurat kepada Jaksa Agung, mengusulkan Wakajati Papua jadi Kajati Papua. Jadi, sejak bulan Juli saya sudah ditusuk dari belakang. Tapi baru sekarang terlaksana,” kata Maruli kepada wartawan, Rabu (22/10). (Alexander Loen)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Tak Ada “Surat Sakti” Pergantian Kajati Papua