Tolak Perempuan Ketua DPRD, Puluhan Masyarakat Adat Marind Unjukrasa

share on:
Tokoh adat Marind datangi DPRD Merauke. (Jubi/Frans L Kobun)

Merauke, Jubi- Puluhan masyarakat dari empat golongan adat Marind, yakni Zozom, Imo, Mayo dan Esam melakukan unjukrasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Selasa (27/10). Unjukrasa itu sebagai bentuk penolakan pencalonan anggota dewan dari kaum perempuan menempati posisi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Merauke.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignasius Ndiken mengatakan, empat golongan adat itu melancarkan aksi penolakan Kanizia Mekiuw sebagai pimpinan dewan, lantaran hukum budaya Marind dalam konteks hubungan sosial serta perubahan ekonomi.

Selain itu, kata Ignas, berkaitan dengan pengelolaan aturan adat Marind tentang kepemimpinan, seorang wanita dalam kultur adat, tak memiliki latar belakang sebagai pemimpin. “Sehingga kami mendesak kepada partai politik serta DPRD setempat agar segera mengambil keputusan dengan tidak memilih perempuan untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan dewan,” katanya, Selasa (27/10).

Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Merauke, Hengky Ndiken kembali menegaskan, pimpinan dewan sementara harus meresponi dengan baik apa yang telah disampaikan masyarakat adat Marind dari keempat golongan dengan melakukan penundaan untuk dilakukan penetapan pimpinan dewan definitif periode 2014-2019.

Anggota dewan lain, Moses Kaibu mengaku, isu yang beredar jika dirinya yang menggagas, sekaligus meminta agar para tokoh adat mendatangi dewan dan melancarkan aksi protes terhadap perempuan yang akan menduduki posisi sebagai pimpinan.

“Sekali lagi saya tegaskan dalam ruangan resmi ini untuk didengar semua orang, bahwa saya tidak pernah memboncengi sekaligus meminta tokoh adat Marind agar datang ke gedung dewan. Ini agar bisa dipahami dan dimengerti oleh semua orang,” katanya.

Ketua sementara DPRD Merauke, Kanizia mengaku dirinya sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap aksi protes yang dilancarkan oleh tokoh adat Marind. “Kami tidak mentang-mentang melakukan penolakan, tetapi meresponi dengan baik,” katanya.

Kata Kanizia, dalam pertemuan yang berlangsung di ruangan Komisi A DPRD Merauke, telah ada pembicaraan dan kesemapatan bersama antara dewan bersama beberapa tokoh masyarakat adat.

“Kami telah menyampaikan bahwa aturan sudah mengamanatkan bahwa partai politik dengan suara dan kursi terbanyak, akan menduduki pimpinan dewan. Dengan penjelasan seperti demikian, tokoh adat pun memahami dengan baik,” tegas Kanizia. (Frans L Kobun)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Tolak Perempuan Ketua DPRD, Puluhan Masyarakat Adat Marind Unjukrasa