Caleg DPRD Yapen Minta Bupati Jelaskan Masalah Mereka

share on:
Hugo Rafami - Jubi/Arjuna
Hugo Rafami – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Salah satu Calon Legislatif (Caleg) terpilih DPRD Kepulauan Yapen, Papua Hugo Rafami meminta bupati setempat, Tonny Tesar menjelaskan masalah apa yang menjerat ia dan kelima Caleg terpilih lainnya sehingga tak direkomendasikan ke Gubernur Papua untuk diproses Surat Kepusatan (SK)-nya.  

“Saya sebagai salah satu Caleg yang lolos dan sudah ditetapkan oleh KPUD Kepulauan Yapen, surat Bawaslu Papua tertanggal 19 Mei menyatakan hasil pleno KPUD Yapen sah. Kami enam orang ada dalam hasil pleno itu. Kalau bupati menyatakan kami bermasalah, bupati harus menunjukkan apa masalah kami,” kata Hugo, usai mendatangi Kantor Bawaslu Papua, Senin (3/11) petang.

Menurutnya, jika ia dan para rekannya bermasalah, apakah ada surat dari kepolisian, pengadilan, atau kejaksaan yang menyatakan mereka bersamalah. Katanya, hal itu harus dijelaskan agar semua pihak tahu masalah yang terjadi.

“Kami masalahnya apa. Apakah kasus korupsi, pidana, narkoba atau lainnya. Ini yang kami tidak mengerti. Padahal surat gubernur memerintahkan enam nama dikembalikan sesuai hasil pleno KPUD Yapen. Tapi bupati tidak menanggapi itu. Begitu juga surat Sekda Papua dengan isi yang sama. Tapi bupati tetap ngotot kami berenam bermasalah,” ucap Caleg PDI Perjuangan itu.

Kata Hugo, jika bicara soal manipulasi data, itu bukan urusan Caleg, KPUD. Namun jangan membuat persepsi seolah Caleg yang telah ditetapkan dalam pleno bermasalah. Padahal semua putusan hukum sudah ada.

“Silahkan laporakan KPUD ke DKPP atau ranah hukum. Bupati harus tegas apa masalah kami. Kalau bicara soal data adalah yang diplenokan. Yang dipegang bupati itu juga data tidak benar. Tapi inikan sudah lewat karena MK sudah menetapkan Pileg di Papua sah. KPU menang. Gugatan untuk KPUD Yapen oleh enam Caleg DPRD Yapen lalu juga dua kali ditolak PTUN Jayapura,” katanya.

Ia berharap, gubernur, Kepala Kesatua Bangsa dan Politik, dan Biro Hukum Papua memproses SK para anggota DPRD terpilih Yapen sesuai hasil pleno KPUD Kepulauan Yapen dan rekomendasi KPU Papua yang menetapkan 25 nama pada pleno 19 Mei lalu.

“Kalau tidak, kami akan tempuh jalur hukum. Tapi tadi kami ketemu gubernur dan Kepala Biro Hukum Serta Kesbangpol. Katanya kami pasti akan dilantik setelah 19 orang itu dilantik dulu. Paling satu atau dua minggu setelah itu baru kami dilantik. Kalau tidak kami akan gugat SK gubernur itu,” ucapnya.

Sementara Ketua Bawaslu Papua, Robert Horik mengatakan, hal itu tak lagi berkaitan dengan pihaknya. Tugas Bawaslu telah selesai. Kini semua itu menjadi kewenangan gubernur Papua.

“Ini menjadi kewenangan gubernur. Tidak ada lagi proses di Bawaslu. Jadi tinggal bagaimana kebijakan gubernur. Apakah akan mendahulukan 19 orang anggota DPRD terpilih itu atau sekaligus 25 orang,” kata Robert Horik. (Arjuna Pademme) 

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Caleg DPRD Yapen Minta Bupati Jelaskan Masalah Mereka