Gubernur : Penambahan Kementerian Butuh Waktu

share on:
Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Jubi/Arjuna)
Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe menilai, penambahan kementerian dan lembaga membutuhkan waktu untuk  bisa berjalan, baik secara pejabat struktur maupun pegawainya. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua masih menunggu perkembangan ke depan.

“Penambahan kementerian dan lembaga itu butuh waktu, baru jalan, baik secara pejabat struktur fiski nomenklatur dan pegawainya itu butuh waktu. Oleh karena itu, kami masih menunggu petunjuk dari Pusat,” kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Selasa (4/11).

Sementara itu, Asisten II Papua, Elia Loupatty mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua belum menerima petunjuk soal perubahan nomenklatur susunan kementerian dan lembaga di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang dinamakan Kabinet Kerja.

“Memang belum ada petunjuk. Tetapi pada dasarnya kementerian baru itu, kami provinsi dan kabupaten/kota setidak-tidaknya ada acuan dari bentuk kementerian itu, kami harus mengacu kesitu. Dalam hal organisasi di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Elia Loupatty.

Menurut Loupatty, meskipun daerah tidak seratus persen harus mengikuti perubahan itu, namun setidak-tidaknya harus menyesuaikan dengan istilah-istilah yang ada di kementerian.

“Setidaknya kami harus sesuaikan dengan istilah-istilah yang ada di kementerian, karena akan melahirkan Dirjen baru misalnya tidak ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Kami justru kesulitan dalam melakukan koordinasi program, sinergitas dan kegiatan,” katanya.

Menanggapi itu, ujar Loupatty, pemerintah provinsi nantinya harus membaca isi dari kementerian itu melahirkan eselon I. Dimana eselon I ini banyak yang harus disesuaikan, walaupun tidak harus seratus persen.

“Setidak-tidaknya misalnya kami melahirkan badan ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan. Di seluruh Indonesia hanya DKI dan Papua yang tidak mempunyai badan koordinasi dan penyuluhan, sementara yang provinsi lain mempunyai badan koordinasi dan penyuluhan. Hal ini berpengaruh dalam pembiayaan khususnya APBN,” kata Loupatty. (Alexander Loen)

Editor : Syam Terrajana
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Gubernur : Penambahan Kementerian Butuh Waktu