Pemprov akan Tahan Gaji Tiga Oknum PNS yang Malas Kerja

share on:
Kepala BPKAD Papua, Benyamin Arisoy.(Jubi/Alex)
Kepala BPKAD Papua, Benyamin Arisoy.(Jubi/Alex)

Jayapura, Jubi – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daetah (BPKAD) Provinsi Papua, Benyamin Arisoy mengatakan, pihaknya akan menahan gaji tiga oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, karena malas bekerja.

Hal tersebut menindaklanjuti perintah Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe agar gaji pegawai pemerintah Provinsi Papua yang malas masuk kerja ditangguhkan pembayarannya.

“Kami sudah terima laporan dari beberapa pimpinan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) untuk dilakukan penahanan gaji terhadap tiga oknum PNS yang malas masuk kerja,” kata Arisoy kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Senin (10/11).

Meski ia menyebutkan ada tiga orang PNS yang akan ditahan gajinya, Arisoy enggan menyebutkan siapa saja oknum PNS yang malas hingga ditahan gajinya itu.

Untuk penundaan gaji pegawai, ujar Arisoy, itu tergantung dari pimpinan masing-masing SKPD. Jadi jika ada laporan dari pimpinan SKPD, maka hal itu akan dilakukan pihak BPKAD.

“Ini kan ada Sistem Pengendalian Internal (SPI) setiap SKPD. Jadi bila ada laporan yang disampaikan kepada kami, baik pegawai yang sudah pindah ataupun malas bekerja, itu tinggal dilaporkan kepada kami untuk menangguhkan gajinya. Saat ini Sudah ada tiga surat dari SKPD yang disampaikan kepada kami,” katanya.

Sementara soal pengelolaan gaji, kata Arisoy, sudah berjalan baik dan tepat waktu. Artinya, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Terkait dengan kegiatan Pelatihan Pengelolaan Administasi Gaji di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, tidak lain dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pengelola gaji, karena setiap tahunnya ada terjadi perubahan dan penyesuaian regulasi, sehingga pengelola gaji di SKPD ini harus ditingkatkan pemahamannya, agar siap untuk mengelola gaji,” kata Arisoy.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe meminta agar para pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Papua harus bisa mengatur setiap stafnya.

“Masih banyak PNS yang mangkir dari tugas. Untuk itu, saya menugaskan para pimpinan SKPD, untuk bisa mengatur para stafnya. Hal ini perlu dilakukan agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan sesuai dengan harapan,” kata Enembe, di Kota Jayapura, awal September lalu.

Menurut Enembe, untuk masalah ini, dirinya mengetahui betul jika hingga saat ini masih ada PNS di lingkungan pemerintah Papua yang hanya makan ‘gaji buta’, atau menerima pendapatan tanpa menjalankan kewajibannya sebagai pegawai. “Untuk kasus ini kita dapatkan masih banyak, jadi harus ditertibkan dengan segera,” katanya.

Menanggapi itu, Enembe menghimbau kepada para pimpinan SKPD agar, jika mengetahui ada pegawainya tidak pernah masuk bekerja. Harus segera mencari tahu apa yang menjadi penyebab, dan segera mencarikan solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Alexander Loen)

 

Tags:
Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemprov akan Tahan Gaji Tiga Oknum PNS yang Malas Kerja