Yan Warinusi : Transmigrasi Mengancam Hidup OAP

share on:
( Direktur (LP3BH ) manokwari Yancristia Warinusi, Foto Nees , Jubi )
Direktur (LP3BH ) Manokwari,  Yan Christian Warinussy. Jubi – Nees

Sorong, Jubi – Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy menilai program transmigrasi yang diusulkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi ( PDT ) Marwan Jafar akan mengancam keberlangsungan hidup dan budaya Orang Papua.

Advokat Senior Papua ini mendukung pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menolak program transmigrasi ke Papua. Warinussy menilai program transmigrasi akan membebani APBD pemerintah Provinsi Papua Papua Barat dan Papua. Ke depan, masyarakat lokal atau masyarakat asli akan tersisih dengan adanya transmigrasi yang nantinya mendiami Bumi Papua.

“Kita lihat saja transmigrasi yang telah berjalan, mana dampaknya bagi Orang Asli Papua tidak ada kan ! Yang peramu tetap peramu, pemburu tetap berburu dan nelayan tetap nelayan tradisional “ kata Warinussy di Sorong, Selasa (11/11)

Warinussy melihat program Transmigrasi sama sekali tidak berdampak langsung bagi perubahan kehidupan orang Papua, faktanya ide kreatif transmigran tidak ditransfer kepada Orang asli Papua. Tetapi justru sebaliknya tanah adat Orang Papua yang terampas.

“Transmigrasi juga bagian dari menyesangsarakan Rakyat Papua , banyak tanah mereka yang dipakai dibalik nama dan menjadi milik mereka, bahkan ada yang sengaja menjualnya dengan harga tinggi untuk modal pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Hal ini menimbulkan konflik sosial politik di antara Orang Papua yang satu dengan yang lain,” lanjut Warinussy.

Jumlah penduduk di Papua memang sangat kecil dibanding jumlah penduduk Pulau Jawa, bukan berarti pemerintah Papua menyetujui begitu saja program yang direncanakan pemerintahan baru Jokowi. Karena masalah yang dihadapi Papua saat ini cukup kompleks.

“Papua yang jumlah penduduknya kecil saja pemerintah belum mampu membuat mereka lebih baik, kenapa lagi harus didatangkan dari Pulau Jawa,” lanjut dia .

Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat memang cukup luas dibanding Pulau Jawa, namun tak ada satu jengkal tanah pun yang kosong. Tanah di Papua merupakan tanah komunal, artinya sudah dimiliki oleh masing-masing suku asli setempat, sehingga pemerintah pusat seharusnya mengedepankan pendekatan demokratis untuk Orang Papua dan bukan pendekatan keamanan dengan menggunakan TNI , POLRI , BIN.

Di samping itu, Ia juga meminta pemerintah pusat harus melakukan Evaluasi dengan pelaksanaan Program transmigrasi di Papua dan Papua Barat terhadap dampak langsung bagi Orang asli Papua.

Sementara koordinator Jaringan Perlindungan bagi hak komunitas , Jefri Nief sependapat dengan pernyataan Warinussy. Menurutnya, transmigrasi sama sekali tidak membawa dampak sosial bagi Orang Asli Papua (OAP).

“Sebaiknya dibatalkan karena sangat di sayangkan jika ini berlanjut kaum minoritas di tanah ini terancam punah” katanya .(Nees Makuba ).

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Yan Warinusi :  Transmigrasi Mengancam Hidup OAP