Kelanjutan Penyidikan Kasus Korupsi Disbudpar Jayawijaya Dipertanyakan

share on:
Illustrasi Korupsi. Jubi/Ist
Illustrasi Korupsi. Jubi/Ist

Wamena, Jubi – Forum Pemantau Demokrasi Papua (FPDP) mempertanyakan kelanjutan proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, yang kini tengah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Wamena.

Ketua Forum Pemantau Demokrasi Papua (FPDP), Yan Matuan mengungkapkan, kasus tersebut telah bergulir sejak 2012, namun hingga kini belum ada kepastian kapan dilakukan penahanan terhadap tersangka.

“Kenapa kasus ini berlarut-larut diproses, padahal sejak tahun 2012 waktu Kajari lama sudah diproses dan menaikan status tersangka namun sejak diganti kajari baru mandeg dan tidak berjalan,” ujar Yan Matuan melalui rilisnya kepada tabloidjubi.com di Wamena, Jumat (14/11).

Dirinya pun mempertanyakan kenapa kasus PLTMH di Yalimo yang bisa dikategorikan kasus baru muncul sudah dilakukan penahanan terhadap para tersangka, sedangkan kasus korupsi dinas kebudayaan dan periwisaya Jayawijaya masih mandeg.

Semestinya, kejaksaan selaku penegak hukum harus bertindak profesional bukan pilih kasih, entah itu pohon besar atau kecil harus tebang rata. Jangan ada diskriminasi hukum terhadap tersangka kelas kakap dan kelas teri, karena di mata hukum semua pelanggar statusnya sama-sama melanggar.

“Tidak ada perlakuan khusus bagi seorang pelanggar hukum. Kami merasa heran kenapa kasus tindak pidana korupsi PLTMH Yalimo yang baru saja cepat dijadikan tersangka dan para oknum langsung ditahan di Lapas Wamena?,” tegasnya.

Sementara itu,   Kepala Kejaksaan Negeri Wamena, Dian Frits Nalle melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Wamena, I Ketut Hastadana ketika dikonfirmasi menjelaskan, terkait proses penyidikan pihaknya masih menunggu audit kerugian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Papua di Jayapura.

“Jadi terkait proses penyidikan itu, kami sudah mengirimkan surat permohonan semacam pengantar ke BPKP apa yang perlu kami siapkan, guna penghitungan kerugiannya berapa masih menunggu audit BPKP,” jelas I Ketut.

“Setelah ada laporan audit dari BPKP, barulah tim akan rapatkan kembali untuk proses pemeriksaan selanjutnya,” tambahnya.

Selain itu diakui Kasi Pidsus Kejari Wamena, pihaknya masih kesulitan dalam memeriksa salah satu warga negara Jerman yang merupakan saksi kunci dari perkara di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jayawijaya.

“Kami sudah layangkan panggilan pertama untuk memeriksa warga negara Jerman tersebut, namun hingga kini belum memenuhi panggilan itu, jika memang hingga panggilan kedua dan ketiga tidak hadir juga maka pemanggilan paksa akan diupayakan,” tegasnya. (Islami)

Tags:
Editor : Syam Terrajana
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kelanjutan Penyidikan Kasus Korupsi Disbudpar Jayawijaya Dipertanyakan