Pansus Kursi OAP Kemungkinan Dibentuk Awal Tahun

share on:
Ketua Terpilih DPR Papua, Yunus Wonda - Jubi/Arjuna
Ketua Terpilih DPR Papua, Yunus Wonda – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Ketua terpilih DPR Papua, Yunus Wonda menyatakan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) 14 kursi Orang Asli Papua (OAP) di parlemen setempat, kemungkinan pada awal 2015 mendatang.

“Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) 14 kursi sudah ada. DPR Papua tinggal akan membentuk Pansus untuk pembentuk Panitia Seleksi (Pansel). Mungkin Januari atau Februari sudah bisa. Tapi sekarang saya belum bicara banyak, karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk sepenuhnya,” kata Yunus Wonda, Kamis (20/11).

Menurutnya, secara garis besar, sesuai aturan Perdasus, perekrutan anggota 14 kursi dilakukan lewat Pansel yang beranggotakan lima orang. Katanya, terlebih dahulu akan dibentuk Pansel provinsi, dan akan di SK kan oleh geburnur setempat.

“Pansel provinsi akan bekerjasama dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) untuk membentuk Pansel kabupaten dan kota. Rekrutmennya dimulai dari daerah hingga ke tingkat provinsi. Nantinya akan ada keputusan gubernur, setelah itu diajukan ke Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.

Dikatakan, proses rekrutmen keanggotan 14 kursi hampir sama dengan perekrutan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dari lima Daerah Pengangkatan (Dapeng), sesuai wilayah adat yang ada di Papua.

“Jumlah kursi akan disesuaikan dengan jumlah penduduk di setiap Dapeng. Ini keterwakilan wilayah adat. Kalau keterwakilan agama, adat, dan perempuan kan sudah ada di MRP. Proses 14 kursi akan dilakukan sesuai Perdasus yang dibuat DPR Papua. Tidak ada Perdasus di luar itu. Kalau ada, itu illegal,” katanya.

Posisi anggota dari 14 kursi di Parlemen Papua nantinya lajut Wonda, akan bergabung dengan fraksi partai politik dan komisi yang ada. Katanya, mereka tak bisa membentuk fraksi sendiri.

“Mereka belum bisa membentuk fraksi sendiri karena belum ada acuan yang bisa dijadikan dasar hukum. Makanya kami akan dorong pada 2019, masuk lewat Partai lokal. Agar ketika mereka duduk di DPR Papua, mereka berhak membentuk fraksi sendiri dan punya hak legislasi,” ucapnya.

Dalam suatu kesempatan, mantan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Papua, Albert Bolang mengatakan, jika Perdasus 14 kursi tak segera diterapkan, tak menutup kemungkinan kursi itu akan dipakai partai politik.

“Bisa saja 14 kursi itu pakai Parpol seperti dua periode 2009-2014 lalu. Periode lalu, dari jumlah 55 anggota DPR Papua, 45 yang menggunakan kursi Parpol dan 11 di antaranya kursi untuk orang asli Papua itu, karena waktu itu belum ada Perdasusnya,” kata Albert Bolang kala itu.

Menurutnya, untuk periode 2014-2019, Baleg DPR Papua sudah berusaha membuat regulasi 14 kursi . Namun jika Perdasusnya tak dilaksanakan, maka bisa saja Parpol menggunakannya demi kepentingan daerah.

“Pemerintah kini  punya dua opsi. Pertama menerapkan Perdasus itu, ataukah menundanya. Akan tetapi jika tak diberlakukan, bisa saja dipakai Parpol guna memenuhi kuota kursi di parlemen,” kata Bolang kala itu. (Arjuna Pademme)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pansus Kursi OAP Kemungkinan Dibentuk Awal Tahun