Warga Papua Harus Taat Pada Aturan Negara

share on:
Asisten II bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Elia Loupatty Saat Diwawancarai Wartawan, Kamis (20/11). Jubi-Alex
Asisten II bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Elia Loupatty Saat Diwawancarai Wartawan, Kamis (20/11). Jubi-Alex

Jayapura, Jubi – Dalam hal penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), masyarakat Papua diminta untuk patuh terhadap aturan negara. Hal ini dirasa perlu dilakukan agar kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah bisa benar-benar dinikmati masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, saya ingin sampaikan kepada semua pihak, sepanjang itu bukan untukmu tolonglah dengan kesadaran sendiri baik pribadi maupun kelompok untuk menghindar dari perbuatan itu. Karena subsidi itu di maksudkan untuk orang-orang yang memang telah di pikirkan oleh bangsa ini dan biarlah mereka menikmati subsisi itu,” kata Asisten II bidang Perekonomian Papua, Elia Loupatty kepad wartawan, di Jayapura, Papua, Kamis (20/11).

Loupatty jelaskan, BBM bersubsidi adalah bagian dari pertolongan bagi sesama warga Negara Indonesia. “Karena itu bagi yang tidak patut dapati apakah tidak merasa bersalah, apakah tidak merasa, hal itu akan merugikan diri sendiri dalam hal kejujuran,” katanya.

Agar BBM bersubsidi tepat sasaran, ujar Loupatty, perlu adanya tim yang tugasnya untuk mengawasi penggunaannya. Untuk itu, instansi-instansi terkait kabupaten/kota harus punya peran dalam mengendalikan BBM bersubsidi.

“Soal BBM bersubsidi, stakeholder harus punya peran, karena ini masalahnya cukup luas dan multi dimensioanal karena berbagai subsektor ada di dalam. Katakanlah teman-teman di nelayan dan juga teman-teman di pertanian dalam hal tertentu perlu BBM bersubsisi, sehingga saya berharap semua bisa tertib mengikuti arahan peraturan pemerintah,” katanya.

Dalam hal ini, kata Loupatty, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bisa lebih agresif untuk melihat hal ini, dengan cara terus memantau penggunaan BBM bersubsidi dilapangan.

“Disperindag dan SDM nanti saya akan mengkordinasikan, setidak-tidaknya mereka akan menjadi pioneer untuk di beberapa wilayah dan saran kabupaten kota juga punya tim untuk mengkordinir,” kata Loupatty.

Sementara itu, Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR Papua, Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah pusat dan daerah mengontrol harga kebutuhan pokok di pasar, pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Saya harap kenaikan BBM tidak berdampak signifikan terhadap harga di pasaran. Harga pasar harus dikontrol agar tidak membebankan rakyat kecil. Tarif transporatasi juga harus dikontrol agar tidak membebankan masyarakat. Jangan sampai ada kenaikan melebihi batas wajar. Distribusi Sembako juga harus terkontrol, karena ini akan berpengaruh,” kata Yan Mandenas. (Alexander Loen)

Tags:
Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Warga Papua Harus Taat Pada Aturan Negara