185 Bendahara dan PPK dibekali SIMDA Akutansi berbasis Akrual

share on:
Bimtek Akutansi berbasis Akrual oleh 185 Bendahara dan PPK di Pemerintah Kota Jayapura(Jubi/Sindung)
Bimtek Akutansi berbasis Akrual oleh 185 Bendahara dan PPK di Pemerintah Kota Jayapura(Jubi/Sindung)

Jayapura, Jubi – Sebanyak 185 PPK dan Bendahara Pengeluaran Di SKPD, Sekolah, Kelurahan dan Kampung serta Puskesmas di jajaran Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dilatih memahami, melaksanakan Aplikasi akuntansi berbasis akrual.

”Sehingga tidak ada lagi bendahara yang main-main dengan pimpinan dinasnya,tidak ada toleransi bagi SKPD yang main lagi,”kata Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano, di depan para peserta Bimbingan teknis yang berlangsung di salah satu hotel di Jayapura (24/11).

Selanjutnya, Mano mengatakan enam manfaat penerapan basis akrual adalah menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menunjukan aktivitas pemerintah dibiayai dan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya, meningkatkan daya saji atas informasi yang sebenarnya atas pengelolaan anggaran, aset dan kewajiban pemerintah, mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekan secara internasional berbasis akrual.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Pengelolaan Asset Daerah Kota Jayapura, Bambang Wirawan mengatakan penetapan Aplikasi Simda Keuangan ini merupakan upaya transparansi, akurat dan akuntabel. “Kalau gampangnya bicara sistem ini membuat tidak ada permainan dari segi manapun, atau nggak tedeng aling-aling (transparan.red) tanpa komitmen dan konsisten tentu juga tidak akan berhasil,” kata Bambang

Dalam kesempatan ini pula, Pemerintah Kota Jayapura melakukan MOU dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua. (Sindung Sukoco)

Jayapura, Jubi – Sebanyak 185 PPK dan Bendahara Pengeluaran Di SKPD, Sekolah, Kelurahan dan Kampung serta Puskesmas di jajaran Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dilatih memahami, melaksanakan Aplikasi akuntansi berbasis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya dikenal dengan (SAP) ada prinsip-prinsip akuntansu yang ditetapkan dalam
penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan SAP berbasis akrual adalah standar akuntasi pemerintahan (SAP)
yang mengakui mencatat dan menyajikan ekonomi atau peristiwa akuntansi kedalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa
memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan sedangkan pengakuan terhadap pendapatan diakui pada saat hak penghasilan
telah diperoleh (earned) dan beban/biaya diakui pada saat kewajiban timbul atau sumberdaya di konsumsi.

” sehingga tidak ada lagi bendahara yang main-main dengan pimpinan dinasnya,tidak ada toleransi bagi SKPD yang main lagi,”
katanya didepan para peserta Bimbingan teknis yang berlangsung di salah satu hotel di Jayapura (24/11).

Selanjutnya, Mano mengatakan enam manfaat penerapan basis akrual adalah menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keunagan
pemerintah, menunjukan aktivitas pemerintah dibiayai dan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya, meningkatkan daya saji
atas informasi yang sebenarnya atas pengelolaan anggaran, aset dan kewajiban pemerintah, mengevaluasi kinerja pemerintah
terkait biaya jasa layanan, statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekan secara internasional berbasis akrual.

Wali Kota Jayapura berharap informasi bidang Pengelola Keuangan Daerah bergerak begitu cepat menuntut para pimpinan SKPD
dan perangkat struktur Pengelolaan Keuangan ditingkat SKPD harus cepat, efisien dan akuntabel menciptakan institusi SKPD
sebagai organisasi pembajaran untuk siap menerima perubahan.

“untuk itu penerapan tata kelola keuangan daerah secara handal, akurat, transparan dan akuntabel,” kata Mano.

Sementara itu, Kepala Badan Keunangan Pengelolaan Asset Daerah Kota Jayapura, Bambang Wirawan mengatakan penetapan Aplikasi
Simda Keuangan ini merupakan upaya transparansi, akurat dan akuntabel. “Kalau gampangnya bicara sistem ini membuat tidak
ada permainan dari segimanapun, atau nggak tedeng aling-aling (transparan.red) tanpa komitmen dan konsisten tentu juga
tidak akan berhasil,” kata Bambang

Iapun menjelaskan bahwa Akutansi berbasis akrual ini merupakan sistem akutansi terkini atau terupdate yang diikuti kurang
lebih 12 Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua serta 356-an Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dalam kesempatan ini pula, Pemerintah Kota Jayapura melakukan MOU dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua. (Sindung Sukoco)

Editor : Albert Yomo
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  185 Bendahara dan PPK dibekali SIMDA Akutansi berbasis Akrual