Lembaga Pendidikan Anugerah Papua, Dilarang Lakukan Program Akta Mengajar

share on:
Ketua Kopertis Papua-Papua Barat, Festus Simbiak (Jubi/Marten Boseren)
Ketua Kopertis Papua-Papua Barat, Festus Simbiak (Jubi/Marten Boseren)

Biak, Jubi- Lembaga Pendidikan Anugerah Papua sejak Senin (24/11) hingga Sabtu (29/11) kemarin melakukan kuliah sekaligus ujian program akta mengajar bagi 20 peserta program akta mengajar di SD YPK 2A Kampung Bo Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, Papua.

Direktur Lembaga Pendidikan Anugerah Papua, Yosua Wally, mengatakan penyelenggaraan program kompetensi akta mengajar itu dilakukan untuk membantu lulusan perguruan tinggi, jurusan non keguruan yang belum memiliki pekerjaan agar bisa memiliki pekerjaan sebagai tenaga pengajar.

“Disekolah-sekolah yang ada diseluruh kabupaten / kota di Papua. Sebab, sampai saat ini diseluruh kabupaten/kota di Papua masih kekurangan tenaga guru,” ujar Wally ketika memberi sambutan pada kuliah perdana yang dilakukan pada Senin (24/11) siang.

Sementara mengenai semua ijin penyelenggaraan, kata Wally, semua telah ada. Bahkan mendapat ijin dan dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk menyelenggaran program kompetensi akta mengajar. Jadi tidak akan takut menghadapi siapapun yang mencoba menghalangi pihaknya.

Namun Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Papua dan Papua Barat, Festus Simbiak, terkait penyelenggaraan program kompetensi akta mengajar bagi lulusan perguruan tinggi jurusan non keguruan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan AnugerahPapua ini mengatakan penyelenggaraan program kompetensi akta mengajar itu melanggar Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012.

“Sebab dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tidak memperbolehkan perorangan, yayasan atau organisasi untuk menerbitkan ijazah, sertifikat (akta),” ujar Simbiak ketika menghubungi Jubi Sabtu (29/11) siang

Lanjut, Simbiak, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 juga tidak memperbolehkan program studi yang tidak terakreditasi dan tidak memiliki izin penyelenggaran untuk memberikan sertifikat (akta  bahkan memberi gelar akademik pun tidak diperbolehkan

“Jika ada yang melakukan itu maka akan mendapat saksi hukum berupa denda sebesar 1 miliar dan mendapat kurungan fisik 10 tahun penjara,” jelas Simbiak.

Simbiak mengakui pernah ditemui pengurus Lembaga Pendidikan Anugerah Papua hari Senin (24/11).  Lembaga ini meminta pengertiannya agar program kompetensi akta mengajar yang dilakukan bisa berjalan. Namun Simbiak menolaknya.

“Tetapi saya dengar mereka indahkan saran saya dan terus lakukan perkuliahan. Jadi saya cek kalau betul saya akan lapor mereka ke pihak berwajib sebab mereka melawan hukum.,” kata Simbiak. ( Marten Boseren )

 

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Lembaga Pendidikan Anugerah Papua, Dilarang Lakukan Program Akta Mengajar