Ini Penjelasan Disdik Terkait Macetnya Tunjangan Perbatasan

share on:
Aliansi Guru Perbatasan RI- PNG yang menemui Walikota Jayapura beberapa waktu lalu(Jubi/Sindung)
Aliansi Guru Perbatasan RI- PNG yang menemui Walikota Jayapura beberapa waktu lalu(Jubi/Sindung)
Jayapura, Jubi – Kepala Bidang Pendidikan Menegah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Clifford Korwa, mengatakan pencairan tunjangan bagi guru di perbatasan berdasarkan SK Wali Kota Jayapura.
“Uangnya langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. Kami tidak pernah mempersulit siapapun.”
 
Pernyataan tersebut disampaikan Clifford Korwa menanggapi keluhan para guru TK dan SD yang mengajar di perbatasan Papua-PNG kepada Wali Kota Jayapura, yang belum menerima tunjangan perbatasan.
 “Itu kan ada juknis dan kriteria tertentu. Tidak bisa sembarangan dibayar meski Distrik Muaratami adalah distrik terdekat dengan perbatasan PNG-RI. Kami harus hati-hati, jangan sampai kami bayarkan kemudian diminta dikembalikan karena tidak jelas dasar hukumnya,” ujar Clifford kepada Jubi, Rabu (3/12).
 
Clifford menyebutkan kriteria tunjangan daerah perbatasan dalan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan antara lain tidak ada akses listrik, sulitnya akses jalan, dan rawan bencana.
“Apakah Koya Timur dan Koya Barat memenuhi kriteria tersebut?” tanya Clifford.
 
 Lebih jauh Clifford menjelaskan, sesuai juknis yang ada, hanya guru yang mengajar di tiga kampung di Skouw  yang berhak menerima tunjungan perbatasam. Tiga kampung tersebut adalah Skouw Mabo, Skouw Sae, dan Skouw Moso.
 
Diakui Clifford, SK Walikota ini perlu ditelaah ulang dan dibicarakan bersama Kepala Badan Perbatasan, Bagian Hukum, dan Dinas Pendidikan Kota Jayapura. “Kita ajukan SK tersebut Desember 2013. Juknis dan juklak keluar November,” ujarnya.
 
Terkait pencairan dana, Clifford mengatakan dana akan cair pertengahan Desember, karena rapat koordinasi dengan Direktorat Kementerian bersama Dinas Pendidikan Kota Jayapura baru selesai Jumat (28/11) lalu.
 
Sementara, Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano saat dikonfirmasi atas SK yang dipegang oleh Aliansi Guru Perbatasan, mengatakan pihak minta agar Dinas Pendidikan lebih proaktif untuk mengurus guru-guru yang bekerja di daerah perbatasan. “Kalo perlu kirim data ulang ke Pusat,” kata Mano. (Sindung Sukoco)
 

 

Editor : Dewi Wulandari
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Ini Penjelasan Disdik Terkait Macetnya Tunjangan Perbatasan