Badan Percepatan Pembangunan Dukung kebijakan Gubernur

share on:
Kepala Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua, Oma Laduani Ladamai. (Jubi/Alex)
Kepala Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua, Oma Laduani Ladamai. (Jubi/Alex)

 Jayapura, Jubi – Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua (BP2KP) mendukung kebijakan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur di wilayah Pegunungan Tengah.

“Salah satu upaya yang dicetuskan Gubernur yakni mengalihkan pembangunan infrastruktur ke wilayah Pegunungan Tengah yakni pembangunan jalan lingkar Pegunungan,” kata Kepala Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua, Oma Laduani Ladamai kepada wartawan usai seminar , di Jayapura, Papua, Kamis (4/12).

Menurut Ladamai, persoalan yang dihadapi Papua masih cukup banyak terutama di wilayah Tengah Papua, seperti masih rendahnya IPM dan aksesibiltas yang rendah.

“Untuk itu perlu satu strategi khusus, dan yang sudah disiapkan badan percepatan pembangunan kawasan Papua salah satunya membuat terobosan untuk menurunkan harga–harga pokok di kawasan Pegunungan Papua,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 dengan jelas memberikan kewenangan dan pengakuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua dalam pemerintahan dan pembangunan sesuai adat istiadat dan potensi yang dimiliki.

Sementara mengenai masalah afirmatif Papua, ujar Dosinaen, sampai saat ini Papua belum mempunyai data yang valid mengenai asli orang Papua. Untuk itu, pemerintah provinsi sudah mengambil langkah-langkah, dimana pendataan akan dilakukan oleh lembaga gereja.

“Mudahan-mudahan melalui lembaga gereja ini bisa menghimpun data yang dapat dipercaya tentang orang asli Papua. Jika kita berbicara tentang orang Papua, namun kami harus mempunyai data. Sangat disayangkan sudah 12 tahun Otsus bergulir, kita belum mempunyai data,” kata Dosinaen. (Alexander Loen)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Badan Percepatan Pembangunan Dukung kebijakan Gubernur