Penggunaan Tanah Ulayat, adalah Bentuk Pelanggaran HAM

share on:
Wakil Ketua KNPB Wilayah Merauke, Elieser Anggayung

Merauke, Jubi – Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tidak hanya berkaitan dengan pembunuhan dan penembakan terhadap masyarakat sipil, tetapi juga menyangkut berbagai persoalan sosial budaya, mulai dari kesehatan, pendidikan maupun penguasaan tanah ulayat oleh investor untuk berbagai kegiatan investasi.

“Salah satu permasalahan yang paling serius adalah masuknya perusahaan di Kabupaten Merauke untuk melakukan berbagai kegiatan investasi. Akibat investasi itu, hutan masyarakat ditebang tanpa melihat dampak yang bakal terjadi di kemudian hari,” tegas Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Perwakilan Merauke, Elieser Anggayug M dalam keterangan persnya di Sekretariat KNPB Rabu (10/12).

Ditegaskan, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, tingkat pelanggaran HAM yang paling menonjol di Kabupaten Merauke adalah masalah hak ulayat. Tanah milik orang Marind, digunakan dan atau dimanfaatkan untuk kegiatan investasi.

Dengan melakukan berbagai kegiatan investasi, secara perlahan-lahan orang asli Papua akan kehilangan mata pencaharian karena hutan mereka telah digusur untuk kegiatan investasi.

“Ini juga harusnya menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke untuk memberikan izin kepada investor dalam melakukan kegiatan investasi di kampung-kampung, artinya bahwa, tidak semua investor diterima begitu saja dan membuka hutan,” pintanya.

Menurutnya, harus ada kejelasan tentang lahan yang dipergunakan untuk suatu investasi, sehingga masyarakat juga menjadi tahu dan tidak terus bertanya.

Dalam kesempatan tersebut, Elieser juga menyoroti tentang masalah pendidikan dan kesehatan di kampung-kampung orang asli Papua yang tidak berjalan dengan baik. “Itu juga adalah suatu bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan. Karena baik pelayanan kesehatan maupun pendidikan, tidak diperhatian baik oleh pemerintah,” tegasnya.

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dalam setiap kesempatan ketika melakukan pertemuan bersama masyarakat selalu menegaskan bahwa tanah yang digunakan oleh investor, tidak menjadi milik pribadi. Tetapi dikontrakan selama kurang lebih 30 tahun.

Lagi pula, lanjut Bupati Merauke, pihaknya memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat untuk memutuskan apakah menerima investor atau tidak. Jika ada penolakan, tentu pemerintah tidak mungkin harus memaksa. (Frans L Kobun)

 

Editor : Albert Yomo
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Penggunaan Tanah Ulayat, adalah Bentuk Pelanggaran HAM