Data Penduduk, DPT, DAU hingga Pemekaran, Lingkaran Setan Pemilu di Papua

share on:
Pemilu yang dilangsungkan dengan "sistem noken" di wilayah pegunungan Papua (beritadaerah.co.id)
Pemilu yang dilangsungkan dengan “sistem noken” di wilayah pegunungan Papua (beritadaerah.co.id)

Jayapura, Jubi – Pemerintahan Jokowi harus menjunjung tinggi prinsip satu orang satu suara dan membersihkan system pemilihan di Provinsi Papua untuk mengurangi potensi kecurangan sehingga masalah yang timbul dalam Pemilu 2014 tidak terulang lagi.

“Kami telah merilis laporan terbaru IPAC yang berjudul “Open to Manipulation: The 2014 Elections in Papua”, tanggal 10 Desember lalu. Pemilu di Papua, paling buruk daripada di tempat lain di Indonesia. Banyak kekurangan yang ditoleransi atas nama “menghormati praktek tradisional”,” kata Cillian Nolan, wakil direktur Lembaga Analisis Kebijakan Konflik (IPAC), menjawab pertanyaan Jubi melalui surat elektronik, Senin (15/12).

Laporan terbaru IPAC ini, kata Nolan, melihat bagaimana pemilihan legislatif pada bulan April dan pemilihan presiden pada bulan Juli di provinsi Papua bisa menghasilkan perhitungan jumlah suara yang mustahil, yakni 100 persen untuk salah satu kandidat.
“Di banyak daerah, para pemimpin setempat memberikan suara atas nama seluruh masyarakat. Secara hukum ini ada sanksinya. Tapi benar-benar tidak diatur. Praktek ini dikenal sebagai “sistem noken”,” kata Nolan.

Hal ini, sebagaimana dalam laporan IPAC, telah dimanfaatkan oleh elit politik lokal Papua serta partai politik di Jakarta dan membantu melanggengkan peningkatan daftar pemilih serta statistik populasi penduduk. Dan pada akhirnya, situasi ini akan menjadi pemicu terjadinya korupsi masif di daerah.

Faktanya, tidak ada system dalam pemilu di wilayah-wilayah yang menggunakan system noken. Merujuk laporan IPAC ini, noken adalah tas tradisional yang pada awalnya “sistem noken” disebut pengganti kotak suara di bilik suara. Noken akan digantung di tiang dengan nama calon tertentu. Orang-orang akan berbaris untuk menempatkan suara mereka dalam tas yang menjadi pilihan mereka. Seiring waktu dan melalui putusan pengadilan berturut-turut, definisi suara noken telah diperluas untuk mencakup suara secara aklamasi dan pengambilan keputusan mutlak oleh kepala klan sebagai perwakilan politik suatu ìmasyarakatî -yang dalam konteks ini bisa menjadi sekelompok keluarga atau seluruh kecamatan dengan lebih dari 100.000 penduduk.
“Tidak hanya prinsip satu orang satu suara yang dilanggar tetapi hak untuk partisipasi politik itu sendiri dilemahkan,” ujar Nolan.

Kenyataan ini, bukanlah sistem yang sedang dipaksakan Jakarta pada Papua. Namun kondisi ini sangat didukung oleh sebagian besar politisi yang sejak 2009 sudah mengandalkan system seperti ini dalam pemilihan kepala daerah untuk meningkatkan kekuasaan politik mereka.
“Di banyak kabupaten di pegunungan, pemimpinnya telah meningkatkan statistik penduduk karena lebih banyak penduduk merupakan pembenaran untuk meningkatkan daftar pemilih dan membuat Jakarta harus melakukan transfer fiskal yang lebih tinggi. Jumlah penduduk yang semakin tinggi juga membenarkan pemekaran Papua menjadi lebih banyak kabupaten, kecamatan dan kampung,” lanjut Nolan.

IPAC, sambung Nolan, berpandangan pemerintahan Jokowi bisa memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan tata kelola hanya dengan memastikan bahwa pemilih Papua memiliki hak suara yang sama dengan orang Indonesia lainnya.

Laporan IPAC ini tak jauh berbeda dengan pandangan Komnas HAM RI saat pemilu legislatif akan dilangsungkan di Tanah Papua. Saat itu, Natalius Pigai, tim Pemantau Pemilu Komnas HAM mengklaim menemukan kecurangan dalam jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Papua. Kecurangan berupa penggelembungan DPT ini, menurut Pigai terlihat dari jumlah DPT yang bertambah secara drastis setelah Pemilu tahun 2009. Pada Pemilu 2009, jumlah DPT Papua ada 3.210.000 pemilih. Namun tahun 2014 ini mencapai 5.315.402 pemilih. Jumlah pemilih yang diduga penggelembungan ini lebih dari 2 juta pemilih.
“Penggelembungan jumlah penduduk diduga dilakukan oleh bupati atau wali kota,” ujar Natalius Pigai, saat itu.

Pigay juga menegaskan, kepentingan para pihak yang diduga menggelembungkan jumlah pemilih ini, adalah untuk syarat pemekaran wilayah, peningkatan dana alokasi umum dari Kementerian Dalam Negeri dan kepentingan kepala daerah dalam Pemilu dan Pemilukada. Bentuk pelanggaran lain yang ditemukan oleh Komnas HAM dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu, di antaranya adalah hilangnya hak konstitusional pemilih, tidak difasilitasinya pemenuhan hak pemilih dari penyandang cacat, masyarakat terpencil, narapidana dan pasien rumah sakit.

Dari data yang dikumpulkan Jubi, menjelang pemilihan legislatif 2014, KPU RI sejak tahun 2013 mencatat jumlah penduduk di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah 5.315.403 jiwa. Papua memiliki penduduk 4.224.232 jiwa. Sedangkan Papua Barat memiliki populasi 1.091.171 jiwa. Padahal, pada Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk provinsi Papua 2.833.381 jiwa. Jumlah DPT dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua yang dikeluarkan oleh KPU Papua tahun 2012 adalah 2.705.775. Data ini menunjukkan dalam Pilgub lalu ada 127.606 penduduk di Papua yang belum masuk kategori pemilih.

BPS Papua awal tahun 2013 memperkirakan jumlah pemilih dalam Pilgub Papua sekitar 1.901.105 jiwa dari total 3.025.594 jiwa penduduk Papua. Sementara DPT KPU Papua mencatat ada 2.705.775 jiwa pemilih atau selisih 804.670 jiwa. Kepala BPS Papua, Didik Koesbianto saat itu mengatakan perbedaan yang sangat signifikan ini karena data DPT yang digunakan KPU berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Discapil) dimana mereka yang punya hak pilih adalah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau data administrasi kependudukan. (Victor Mambor)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Data Penduduk, DPT, DAU hingga Pemekaran, Lingkaran Setan Pemilu di Papua