Komisi IV DPR Papua Minta Pemprov Hargai Hak Ulayat

share on:
-Ketua Komisi IV DPRP, Boy Markus Dawir - Jubi/Arjuna
-Ketua Komisi IV DPRP, Boy Markus Dawir – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Pihak Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur dan pertambangan meminta Pemerintah Provinsi Papua menghargai hak ulayat tanah masyarakat adat.

Hal itu dikatakan, Ketua Komsi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir, menanggapi demo masyarakat adat suku Irin, Done dan Samon dari Kabupaten Jayapura, Papua yang mendatangi DPR Papua, Senin (22/12). Mereka menuntut pembayaran ganti rugi hak ulayat pembangunan jalan Bongrang ke Depapre sepanjang 10 kilometer.

“Kami minta Pemerintah Provinsi Papua lewat Dinas PU sebagai instansi teknis agar menghargai hak-hak masyakat adat. Supaya kedepan, tidak banyak masalah yang dihadapi. Harus didudukkan pada porsi yang sebenarnya. Pembayaran ulayat harus jelas, dari suku mana dan marga mana. Dalam marga juga itu ada sub marga. Itu harus diluruskan, dan dicari tahu siapa pemilik tanah,” kata Boy Dawir, Senin (22/12).

Menurutnya, tidak bisa seorang kepala suku besar atau ondofolo mengambil keputusan sepihak. Katanya, kini sudah ada Undang-undang nomor 2 tahun 2012 mengenai pembayaraan tanah harus diselesaikan secara kekeluargaan.

“Sub-sub marga dalam marga itu, mereka punya tanah masing-masing. Jangan karena ada titipan sehingga salah bayar. Misalnya saja pembangunan ring road di Kota Jayapura, sampai kapanpun akan terus bermasalah kalau kepemilikan tanah itu tidak disepakati,” ucapnya.

Kata Boy, hal yang lainnya, perlu ada kesepakatan harga tanah permeter dengan masyarakat adat. Pemerintah jangan memanfaatkan situasi masyarakat adat.

“Itu tidak benar. Kalau kasus jalan Bongrang ke Depapre, itu berarti pemerintah sudah salah bayar. Dinas PU harus merespon keinginan masyarakat adat itu agar mereka bisa menerima haknya,” katanya.

Sementara koordinator Suku Irin, Done dan Samon, Pilip Bano mengatakan, pihaknya ingin rencana pembayaran tahap dua hak ulayat oleh Dinas Pekerjaan Umum Papua ditunda, sebelum ada pembicaraan secara adat.

“Pembayaran tahap pertama, 2009 lalu senilai Rp5 miliar, kami sama sekali tak mengetahui hal itu. Uang itu justru diterima oleh pihak yang mengklaim diri pemilik hak ulayat pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 20 kilometer tersebut. Mereka klaim itu tanah mereka, padahal kami yang punya,” kata Pilip. (Arjuna Pademme)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Komisi IV DPR Papua Minta Pemprov Hargai Hak Ulayat