DPRD: Pansus Butuh Waktu Bahas Perdagangan Timah

share on:

Pangkalpinang, Jubi/Antara – Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan Panitia Khusus (Pansus) Timah yang dibentuk membutuhkan waktu untuk membahas perdagangan timah dan kontribusinya bagi daerah itu.

 

“Pansus sudah terbentuk untuk membahas kontribusi yang dapat diperoleh dari aktivitas perdagangan timah. Tapi pansus butuh waktu dalam bekerja, tidak bisa dalam waktu satu bulan saja karena pansus bekerja mencari data dan melakukan audiensi dengan pihak yang berkaitan dengan pertimahan,” ujarnya di Pangkalpinang, Kamis (8/1).

Ia mengatakan, pihaknya sepakat untuk membentuk pansus usai bertemu dengan jajaran Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Indonesia Commodity and Derivatif Exchange atau ICDX.

“Pansus akan mencoba mencari formula terbaik untuk pemerintah daerah mendapatkan kontribusi dari sektor pertambangan timah dan perdagangannya. Posisi pemerintah daerah ada dimana, tidak hanya menjadi penonton semata,” katanya.

Ia menuturkan, formula yang diperoleh akan disampaikan kepada Gubernur Bangka Belitung yang selanjutkan akan membawa formulasi tersebut kepada Kementerian Perdagangan di Jakarta.

“Harapannya Kementerian Perdagangan memberikan rekomendasi agar Bangka Belitung dapat memperoleh kontribusi dari sektor perdagangan timah seperti di pasar bursa ICDX. Kami juga menginginkan rekomendasi dapat diberikan juga kepada Menteri Pertambangan dan Energi sehingga pertambangan timah di Bangka Belitung ini dapat lebih terlaksana dan tertata dengan baik,” katanya.

Mengenai akan dibentuknya Perda Perdagangan Timah, kata Didit, bisa saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Wacana pembentukan perda tersebut pun masih dalam pembahasan oleh tim pansus yang beranggotakan sejumlah legislator di DPRD provinsi itu.

“Memang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun sebagai anak daerah kita memiliki hak agar Bangka Belitung memiliki kekhususan karena tidak semua daerah memiliki timah,” ujarnya. (*)

Editor : Victor Mambor
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPRD: Pansus Butuh Waktu Bahas Perdagangan Timah