Hasil Investigasi DPRP Tunggu Persetujuan Ketua Parlemen Papua

share on:
Ilustrasi Demo Mahasiswa dan Masyarakat di Halaman Kantor DPR Papua Desember Lalu Menuntut Penyelesaian Penembakan Paniai -Jubi/Arjuna
Ilustrasi Demo Mahasiswa dan Masyarakat di Halaman Kantor DPR Papua Desember Lalu Menuntut Penyelesaian Penembakan Paniai -Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR Papua, Ruben Magay mengatakan, hasil investigasi parlemen Papua mengenai peristiwa penembakan warga sipil di Paniai pada 8 Desember 2014 lalu, kini menunggu persetujuan Ketua DPR Papua.

 

“Hasil investigasi DPR Papua untuk kasus Paniai gambaran dan rumusannya sebenarnya sudah ada. Kini rekomendasinya tinggal ditandatangani Ketua DPR Papua, Pak Yunus Wonda,” kata Ruben Magay kepada Jubi, Jumat (9/1).

Menurutnya, polisi harus membuktikan siapa pemilik amunisi yang merenggut nyawa lima warga sipil kala itu. Katanya menjadi tugas polisi untuk mengungkap siapa pelaku.

“Jelas ada indikasi keterlibatan aparat. Posisinya kan di tengah lapangan.  Kami sudah ada gambaran, tapi polisi yang harus membuktikan berdasarkan bukti hukum. DPR hanya memberikan rekomendasi kepada penegak hukum,” ucapnya.

Katanya, jika kasus itu tak tuntas, ia setuju apabila meminta bantuan Komisi HAM PBB, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lebih baik lanjut dia, meminta bantuan pihak ketiga menyelesaikan kasus itu.

“Karena tidak ada saling percaya satu sama lain. Polisi tugasnya melakukan penegakan hukum. Tapi kalau tidak mampu, berarti rasa percaya masyarakat tidak ada lagi,” katanya

Sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau khawatir hasil investigasi DPR Papua berbenturan dengan pihak lain. Kata Mathea, pihaknya sudah membuat kronologis kejadian di Paniai.

“Kami khawatir akan berbenturan dengan pihak-pihak tertentu. Kasus ini memang rumit karena kejadian di depan dua institusi yakni TNI dan Polri. Ketika kami ke Paniai,” kata Mathea kepada Jubi, Kamis (8/1).

Katanya, ketika itu pihaknya juga menyampaikan kepada Kapolres dan Dandim setempat jika kasus itu merupakan pelanggaran HAM berat. Ia berharap, para aktivis HAM ikut membantu mengungkapkan kasus itu. (Arjuna Pademme)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Hasil Investigasi DPRP Tunggu Persetujuan Ketua Parlemen Papua