Masyarakat Adat Nunukan Tolak Transmigrasi

share on:

Nunukan, Jubi/Antara – Legislator Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menyatakan masyarakat adat di wilayah III Kabupaten Nunukan menolak kebijakan Pejabat Gubernur Kaltara untuk menempatkan transmigran di wilayahnya.

Lewi, legislator PDIP Kabupaten Nunukan, Senin (12/1), menyebutkan pihaknya telah mempelajari kesepakatan bersama antara Pejabat Gubernur Kaltara dengan Gubernur Yogyakarta soal transmigran untuk ditempatkan di Kecamatan Lumbis, Sembakung, Sebuku, Seimenggaris, Sembakung Atulai dan Tulin Onsoi.

Selain itu, Pejabat Gubernur Kaltara juga telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan ditempatkan di Kecamatan Sebuku, Sembakung, Lumbis dan Seimenggaris.

Terkait kebijakan pemerintah Provinsi Kaltara tersebut, Lewi menegaskan, masyarakat bersama lembaga adat setempat menolak dengan alasan warga transmigrasi akan mendapatkan fasilitas perumahan, lahan pertanian dan kebutuhan lainnya selama enam bulan sementara masyarakat setempat tidak pernah mendapatkan fasilitas yang sama.

“Penolakan masyarakat bersama lembaga adat di kecamatan yang rencananya ditempatkan transmigran itu menolak dengan alasan kesejahteraannya tidak pernah diperhatikan lalu mau masukkan transmigran dengan disiapkan segala fasilitasnya,” ungkap Lewi kepada ANTARA di Nunukan.

Lewi mengharapkan, pemerintah Provinsi Kaltara sebaiknya memperhatikan kesejahteraan masyarakat di wilayah III terlebih dahulu sebelum memasukkan orang lain dengan menyediakan segala bentuk fasilitas yang dibutuhkan.

“Jangan menimbulkan masalah baru,” tegas anggota DPRD Nunukan asal daerah pemilihan wilayah III tersebut.

Ia juga menyayangkan program pemerintah Provinsi Kaltara tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat setempat sehingga kesepakatan bersama antara tiga provinsi di Pulau Jawa dengan pemerintah setempat dianggap sepihak.

Jika benar telah pernah disosialisasikan kepada masyarakat yang akan dijadikan lokasi transmigrasi melalui pemerintah kecamatan dan lain-lainnya tetapi belum tentu diterima semua pihak.

Lewi kembali mengatakan, kemungkinan besar penempatan warga transmigrasi ke wilayah III akan direalisasikan namun sebaiknya mengutamakan mendatangkan warga perbatasan saja yang eksodus ke Malaysia dengan dibuatkan perumahan juga. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Masyarakat Adat Nunukan Tolak Transmigrasi