Menteri PNG Benarkan Keadaan Darurat Melalui Tagihan Listrik

share on:
Ben Micah (www.pngfacts.com))
Ben Micah (www.pngfacts.com))

Jayapura, Jubi – Menteri Badan Usaha Umum Papua Nugini Ben Mikha membenarkan keadaan darurat di PNG melalui tagihan listrik yang melibatkan aparat kepolisian dan militer. Listrik dinyatakannya sebagai salah satu dari tiga syarat penetapan keadaan darurat di negara itu.

Melalui laporan Radio New Zealand, Mikha mengatkan, setidaknya ada tiga alasan untuk menyatakan wilayahnya masuk dalam keadaan darurat. Yakni keadaan perang, keadaan bencana alam dan layanan publik yang mengancam kepentingan banyak orang.

“Salah satunya adalah dalam keadaan perang. Yang kedua adalah dalam keadaan bencana alam dan yang ketiga adalah ketika ada situasi di mana layanan penting sedang dipengaruhi oleh kelompok atau orang-orang yang mengancam layanan penting. Kami dipanggil Layanan Act Esensial dan listrik merupakan salah satu layanan tersebut,” kata Mikha seperti dikutip Radio New Zealand, Selasa (13/1).

Ben Mikha mengumumkan keadaan darurat berlaku selama 60 hari sejak pekan lalu dalam upaya untuk mengumpulkan beberapa utang yang mencapai hampir $ 50.000.000, berutang ke PNG Power Limited.

Ben Mikha mengatakan, tagihan senilai hampir $ 4.000.000 dari perumahan yang terlambat, kini telah dibayar. Selain itu, Sekretaris Keuangan Negara PNG pun dilaporkan telah mentransfer uang untuk membayar utang dari pemerintahan sebelumnya.

Pemerintah mengatakan, 30 persen dari daya yang digunakan secara ilegal sebagian besar dari masyarakat, termasuk banyak departemen dan kementerian.

Sebelumnya, anggota parlemen oposisi mengatakan, langkah menetapkan keadaan darurat adalah ilegal dan inkonstitusional karena dirancang untuk krisis nasional. (Yuliana Lantipo)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Menteri PNG Benarkan Keadaan Darurat Melalui Tagihan Listrik