Ombudsman Bali Harap Bupati Karangasem Bisa Bersaksi

share on:

Denpasar, Jubi/Antara – Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali berharap Bupati Karangasem, I Wayan Gredeg bisa menghadiri sidang sebagai saksi atas kasus korupsi pipanisasi di empat kecamatan di daerah itu.

“Seharusnya Gredeg hadir dalam sidang tersebut sehingga semuanya jelas dan bisa menemui titik terang,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhattab di Denpasar, Jumat (16/1).

Hal itu dikatakannya terkait ketidak hadiran bupati dua periode tersebut sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar terkait kasus korupsi pipanisasi di empat kecamatan di Kabupaten Karangasem.

Menurut Umar, jika Gredeg tidak hadir maka akan menimbulkan berbagai pertanyaan negatif tentang dirinya. Dengan demikian, pihaknya berharap Gredeg bisa hadir dan menjelaskan secara transparan dan tidak ada hal yang ditutupi.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap Bupati Karangasem, I Wayan Gredeg untuk bisa hadir sebagai saksi pada Kamis (15/1), namun bupati dua periode tersebut tidak hadir dengan alasan sedang berada di Jakarta menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

Seharusnya dalam persidangan tersebut Wayan Gredeg bersaksi untuk menjelaskan terkait surat jawaban sanggahan banding yang diajukan PT Waskita Karya saat menjadi pemenang pertama dalam tender proyek pipanisasi di empat kecamatan di Kabupaten Karangasem.

Kasus itu berawal pada tahun 2010 bahwa terdakwa, I Wayan Arnawa menandatangani perjanjian kontrak penyedian barang dan jasa dengan PT Adhi Karya yang diwakili oleh Dono Purwoko selaku pihak kedua tentang pengembangan distribusi air minum sebesar Rp4,26 miliar.

Selanjutnya pada tahun 2009 pada waktu terdakwa ditunjuk sebagai pengguna angaran Pemkab Karangsem dalam distribusi air bersih tersebut tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Karena terdakwa tidak mengangkat pejabat PPK, selanjutnya terdakwa menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa pengadaaan air minum dan menetapkan besaran uang muka sebesar Rp5,41 miliar.

Dengan tidak diangkatnya PPK, pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh PT Adhi Karya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Lalu terdakwa meminta pembayaran tagihan termin pertama dari PT Adhi Karya sebesar 21,96 persen dengan nilai Rp3,4 miliar.

Begitu juga pada waktu terdakwa menerima permintaan pembayaran tagihan termin kedua dari PT Adhi Karya sebesar 65 persen dari Rp9,35 miliar.

Selanjutnya pembayaran termin ketiga sebesar 84 persen dari Rp4,64 miliar. Selaku pengguna anggaran terdakwa tidak mengambil langkah-langkah sebagaimana tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk melakukan pengujian materiil terhadap surat-surat berupa berita acara pemeriksaaan fisik yang pada termin pertama sampai ketiga merupakan tugas dan kewenangan terdakwa selaku pengguna anggaran dan selanjutnya oleh terdakwa telah diterbitkan surat persetujuan pembayaran.

Dalam kasus tersebut pipa yang digunakan dalam proyek lebih ringan dan tidak sesuai SNI. “Mengingat pipa galvanis yang digunakan ditanam dalam tanah jika ada kebocoran sulit diteksi yang mengakibatkan kurangnya pasokan air ke masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali bawha perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian uang negara sebesar Rp3,7 miliar dengan rincian realisasi pengeluaran uang negara sebesar Rp9,8 miliar, nilai barang yang diterima Rp6,1 miliar sehingga kurangnya Rp3,7 miliar.

Perbuatan terdakwa dalam kurun waktu 2009-2010 telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu PT Adhi Karya telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,7 miliar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 jo 1 KUHP jo Pasal 64 KUHP. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Ombudsman Bali Harap Bupati Karangasem Bisa Bersaksi