Puluhan Anak di NTB Alami Perlakuan Asusila

share on:

Mataram, Jubi/Antara – Panti Sosial Marsudi Putra Paramitha Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sepanjang 2014 sebanyak 30 orang anak di bawah umur mengalami tindakan asusila oleh keluarga terdekatnya.

“Rata-rata anak-anak yang masih tergolong di bawah umur ini mengalami tindakan asusila termasuk pemerkosaan oleh orang tua kandungnya,” kata Kepala Panti Sosial Marsudi Putra Paramitha Mataram, Sutiono, Selasa (20/1).

Menurut dia, para anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan oleh orang tua kandungnya itu berusia di bawah 18 tahun. Bahkan, tidak sedikit dari mereka kini dalam keadaan hamil hingga melahirkan anak di panti tersebut.
“Yang kita tangani sekarang ini paling banyak mereka yang diperkosa sama orang tua kandungnya, selain ada juga yang mengalami pelecehan seksual,” ungkapnya.

Menurut dia, rata-rata anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan itu ditampung dan direhabilitasi untuk pemulihan trauma di panti tersebut.
“Memang yang kita tangani sekarang ada 30 orang, tetapi ada lagi di luar itu yang sudah melalui pendampingan orang tua sebanyak 60 orang,” ujarnya.

Ia menambahkan, para anak di bawah umur yang ditampung dan ditangani di panti itu, saat ini dalam kondisi hamil.
“Biasanya mereka yang hamil kita tampung dan rawat di tempat ini, setelah melahirkan kita mencoba mengambalikan mereka ke keluarganya dan kita berusaha untuk meyakinkan keluarga dan masyarakat setempat untuk menerima mereka kembali,” jelasnya.

Lebih jauh, dikatakan Sutiono, para anak korban pemerkosaan dan pelecehan seksual tersebut, selain ditampung dan ditangani untuk menjalani perawatan traumanya, juga dilakukan pendampingan bantuan hukum.
“Jadi tidak hanya kita tangani dan dirawat di panti, tetapi para korban kita berikan pendampingan bantuan hukum, ketika memproses para pelaku pemerkosaan melalui jalur hukum,” katanya.

Bahkan, dari sekian yang sudah di proses dan ditangani oleh aparat hukum, ujar Sutiono, sebagian pelaku sudah diberi ganjaran hukuman penjara oleh pengadilan.
“Sudah ada yang ditangani hingga diputus pengadilan bagi para pelaku pemerkosaan tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan jumlah anak-anak yang menjadi pelaku maupun korban kekerasan dalam tahun 2014 terus meningkat hingga mencapai 300 orang.
“Tingginya angka itu memperlihatkan indikasi meningkatnya jumlah penangkapan dan penahanan anak oleh polisi, yang pada akhirnya membawa dampak bagi semakin besarnya anak yang masuk dalam proses peradilan pidana,” kata Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin.

Jumlah ini, kata wagub, tentu saja tergolong tinggi dan cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2013. Sebab, dengan kondisi ini, akan membuka peluang bagi penempatan anak di rumah tahanan maupun di lembaga pemasyarakatan.
“Kita ketahui bersama bahwa anak sebagai tunas bangsa merupakan individu yang belum matang secara fisik, mental maupun sosial. Mereka harus mendapat perhatian dan perlakuan secara khusus oleh negara, karena mereka memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa,” jelasnya.

Dikatakannya, masa anak-anak merupakan masa di mana seseorang mengalami periode penting hidupnya, dan pada masa ini pula seseorang sangat peka terhadap pengaruh lingkungannya.
“Untuk itu, kelompok rentan ini, harus mendapat perlakuan dan perlindungan khusus untuk membentuk suatu karakter anak yang baik,” serunya.

Salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan, kata wagub, adalah hak anak pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Karena, sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak yang berhadapan dengan hukum tentunya membutuhkan perlindungan dari negara dan masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam proses peradilan pidana, anak harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, adil, dan seyogyanya, harus dihindarkan dari tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Dibutuhkan perbedaan dan perlakuan khusus yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.
“Hal ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam memberi perlindungan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, juga sebagai wujud masyarakat dalam ikut bertanggung jawab membangun sumber daya manusia yang baik sejak dini,” ujarnya.

Perhatian dan perlakuan khusus tersebut dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosial.

Terlebih lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sangat memperihatinkan kepentingan anak, baik yang menjadi pelaku, saksi, maupun korban tindak pidana. Undang-undang ini disambut baik di daerah.

Di NTB sendiri, kata wagub, pelaksanaan undang-undang tersebut, sudah berjalan di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Secara infrastruktur di Pulau Lombok sudah mencukupi, sedangkan di Pulau Sumbawa belum tersedia infrastruktur pendukung untuk pelaksanaan undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Namun demikian, katanya, dengan koordinasi yang baik, kerja sama yang intensif dan saling membantu, pihaknya yakin bisa bersama-sama dapat mengatasi berbagai tantangan dan kekurangan yang dihadapi di NTB,” katanya. (*)

Editor : Victor Mambor
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Puluhan Anak di NTB Alami Perlakuan Asusila