Buruh Aceh Tuntut Upah Layak

share on:

Banda Aceh, Jubi/Antara – Buruh Aceh menuntut Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh menetapkan upah layak, sehingga kehidupan buruh bisa sejahtera. Tuntutan tersebut disampaikan 20-an buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh pada unjuk rasa di Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Jumat (23/1).

Dalam aksi tersebut, massa Aliansi Buruh Aceh mendesak anggota DPR Aceh menjumpai mereka. Mereka ingin anggota DPR Aceh memperjuangkan aspirasi buruh. “Jangan dzalami kami sebagai pekerja. Kami akan terus menyuarakan upah buruh yang layak. Mana anggota DPR Aceh. Jangan hanya duduk di kursi empuk dan ruang ber-AC,” ungkap Rosmada Dewi, seorang pengunjuk rasa dalam orasinya.

Sementara itu, Habibie Inseun, koordinator aksi, mengatakan upah yang rendah tidak akan meningkatkan kualitas buruh. Karena itu, Aliansi Buruh Aceh terus memperjuangkan upaya buruh layak. “Kami mendesak pemerintah merevisi komponen hidup layak. Selama ini, komponen hidup layak hanya 60 item. Padahal, untuk hidup layak, komponen yang dihitung haruslah 84 item,” ungkap dia.

Habibie menyebutkan upah minimum di Provinsi Aceh hanya Rp1,9 juta per bulan. Padahal, standar hidup layak di provinsi ujung barat Indonesia ini mencapai Rp 2,4 juta per bulan.

Selain upah buruh layak, massa Aliansi Buruh Aceh juga menuntut penghapusan outsourcing dan mengangkat pekerja outsourcing menjadi karyawan tetap di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Aceh.

“Nasib pekerja outsourcing (alih daya) cukup miris. Upah mereka dibayar semena-mena. Seperti buruh outsourcing di PLN, upah mereka dibayar hanya Rp38 ribu. Karena itu, kami menuntut outsourcing dihapus dan pekerja outsourcing diangkat menjadi pegawai tetap,” kata Habibie.

Wakil Ketua DPR Aceh T Irwan Djohan yang menjumpai pengunjuk rasa berjanji akan memperjuangkan aspirasi buruh. Permasalahan buruh tidak hanya punya buruh, tetapi merupakan persoalan seluruh elemen masyarakat.

Usai bertemu dengan pengunjuk rasa, politisi Partai Nasdem tersebut mengajak massa Aliansi Buruh Aceh duduk bersama di ruang kerjanya di lantai dua bangunan utama Gedung DPR Aceh.

“Gedung ini kantor rakyat, milik bersama. Jadi, massa buruh bisa berkantor di ruangan saya serta mencari solusi permasalahan yang dihadapi buruh Aceh selama ini,” ungkap T Irwan Djohan. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Buruh Aceh Tuntut Upah Layak