Pemulangan Pendulang Liar, Konspirasi Freeport dan Aparat Keamanan

share on:
Para pendulang tradisional ini dituduh sebagai pendana Kelompok Bersenjata di Timika (gopicpic.com)
Para pendulang tradisional ini dituduh sebagai pendana Kelompok Bersenjata di Timika (gopicpic.com)

Jayapura, Jubi/Antara – Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai menolak rencana Pemerintah Kabupaten Mimika yang memulangkan para pendulang liar yang beroperasi di areal PT Freeport Indonesia, karena solusi terbaik bukan pemulangan, melainkan pemberdayaan.

“Saya sangat tidak setuju dengan kebijakan memulangkan para pendulang liar ke daerah asalnya masing-masing, karena hal itu bukan solusi, tapi justru menambah masalah,” kata Ketua DAD Paniai Jhon Gobai di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (24/1).

Menurut dia, rencana atau kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dengan memulangkan ratusan bahkan ribuan warga yang dinyatakan sebagai pendulang liar adalah langkah yang tidak bijak.
“Itu terkesan diskriminatif dan bisa berujung pada konflik horisontal. Sebagai deklarator Asosiasi Pertambangan Rakyat Papua (Aspratapa), saya merasa aneh dengan upaya penertiban warga pendulangan yang dianggap liar oleh Pemkab Mimika dan Freeport itu,” katanya.

Ia mencontohkan PT Timah di Bangka Belitung yang akhirnya memberdayakan warga pendulang yang dikatakan liar, karena mendulang di dalam areal perusahan tambang itu.
“Mereka akhirnya bekerja sama dengan pemerintah setempat membeli hasil dulangan warga. Nah, ini kan namanya suatu bentuk pemberdayaan, keberpihakan sesuai dengan roh UU Otsus, coba ini diterapkan?,” katanya.

Oleh karena itu, kebijakan pemulangan itu tidak patut diteruskan karena solusi yang dibutuhkan adalah pemberdayaan dan keberpihakan kepada warga pendulang yang terhitung dan tercatat datang dari daerah sekitarnya seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai dan daerah lainnya.
“Kebijakan untuk memulangkan para pendulang ke daerahnya itu, tidak pantas. Memangnya, Mimika itu negara, sehingga pendulang-pendulang yang dikatakan liar itu dikategorikan warga negara liar?,” katanya.

Warga pendulang itu, lanjut Gobai, adalah warga yang tidak terakomodasi sebagai pekerja resmi Freeport.
“Mereka hanya ingin mencari sesuap nasi, mendulang untuk perbaikan ekonomi keluarga, seperti saudara-saudara mereka yang datang dari luar Papua. Apalagi, mereka itu tergolong, yang empunya hak ulayat, dimana Freeport melakukan operasi tambang hingga ke berbagai daerah di Pegunungan Tengah Papua,” katanya.

Gobai mengemukakan warga pendulang yang dinyatakan liar itu juga merupakan bagian dari tujuh suku yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan royalti dari Freeport, sehingga sudah sewajarnya jika mereka berusaha sendiri, mendulang, bukan melakukan pencurian.

Jika, relokasi dan pemulangan warga pendulang di sekitar areal Freeport tetap dilakukan, maka hal itu menunjukkan bahwa kematian dua orang Brimob Papua dan seorang security Freeport pada awal bulan ini hanya untuk membenarkan kebijakan pembersihan ribuan warga pendulang.
“Ini ada konspirasi besar, kepentingan Freeport, aparat keamanan (Polri) dan Freeport menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada negara lewat Polri. Akhirnya, segala macam kekerasan-kekerasan yang terjadi selama ini ketahuan muaranya. Muaranya adalah mengangkat seorang mantan tentara dan BIN menjadi Presiden Freeport. Ini makin jelas kedoknya, tirani mulai dilakukan hingga korban berjatuhan korban,” katanya.

Sebelumnya (21/1), Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua membentuk tim yang beranggotakan berbagai pihak terkait untuk menangani masalah ribuan pendulang liar yang selama ini mengais butiran emas di sepanjang aliran Kali Kabur.

Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang mengatakan tim yang dipimpin Asisten I Setda Mimika Christian Karubaba itu beranggotakan Bagian Tata Pemerintahan, Kesbangpol dan Pemerintah Distrik Tembagapura dan Mimika Timur.

Tim tersebut dalam melaksanakan kegiatan berkoordinasi dengan jajaran TNI dan Polri serta PT Freeport Indonesia dengan tugas utama yakni melakukan pendataan seluruh pendulang liar di Kali Kabur.

Warga pendulang liar dari luar Mimika nantinya akan dipulangkan kembali ke daerah mereka. Pemkab Mimika akan meminta dukungan PT Freeport Indonesia untuk memulangkan ribuan pendulang liar dari luar wilayah Mimika itu. (*)

Editor : Victor Mambor
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemulangan Pendulang Liar, Konspirasi Freeport dan Aparat Keamanan