Masyarakat Adat Tuntut Hak Ulayat Laut dan Lokasi Gedung DPRP

share on:
Ondoafi Kayu Pulo dari Suku Youwe, Feri Youwe - Jubi/Arjuna
Ondoafi Kayu Pulo dari Suku Youwe, Feri Youwe – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Delapan orang perwakilan masyarakat adat Kayu Pulo, Kota Jayapura menemui Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, Rabu (28/1/2015). Tujuannya, meminta pihak Komisi I menfasilitasi penyelesaian hak ulayat laut dan tanah lokasi gedung DPR Papua.

Salah satu Tokoh Masyarakat Kayu Pulo, Haji Youwe mengatakan, masyarakat adat Kayu Pulo menyampaikan keluhannya kepada Komisi I DPR Papua. Salah satunya mengenai hak ulayat laut. Selama ini banyak kapal barang yang berlabuh di Kampung Kayu Pulo, namun pemilik hak ulayat, tak mendapatkan apapun.

“Komisi I DPR Papua sudah menerima aspirasi kami. Mereka akan menindak lanjutinya ke lokasi. Mereka akan sesuaikan waktu dan terlebih dahulu membahasnya dengan para tim ahlinya,” kata Haji Youwe usai bertemu pihak Komisi I DPR Papua.

Hal yang sama dikatakan Ondoafi Kayu Pulo dari Suku Youwe, Feri Youwe. Menurutnya, pihaknya meminta DPR Papua membuat Perda mengenai kapal yang berlabuh di Kayu Pulo. Hal lain yang disampaikan pihaknya yakni rencana memindahkan masyarakat Buton yang mendiami Pulau Kosong. Katanya, lokasi yang mereka diami kini rencananya akan dijadikan objek wisata.

“Kami sudah siapkan lahan untuk masyarakat Buton. Kini tinggal bagaimana pemerintah melihat itu. Tapi memang kami belum ketemu warga Buton. Ketua Komisi I DPR Papua siap membahas itu dan membentuk tim untuk turun ke lokasi,” kata Feri Youwe.

Sementara Fred Chay, pemilih hak ulayat lokasi gedung DPR Papua mengatakan, pihaknya juga menuntut penyelesaian pembayaran ulayat tanah gedung perlemen setempat. Katanya, sejak gedung itu dibangun sekitar pada 1990- an dan diresmikan oleh Gubenur Papua kala itu, Jacob Pattipi pada 2 April 1998, hingga kini pemilik hak ulayat belum pernah menerima pembayaran ulayat.

“Sejak jaman almarhum ayah saya, kami sudah bicara masalah ini. Tapi hingga kini belum diselesaikan. Selama ini kami sudah berupaya. Kami dijanji akan diselesaikan, tapi hingga kini belum. Kalau masalah harga, kami belum bicara itu. Semoga saja bisa ada penyelesaian, sesuai harapan kami. Kami hanya mau hak ulayat dihargai,” ucap Fred Chay. (Arjuna Pademme)

Editor : Albert Yomo
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Masyarakat Adat Tuntut Hak Ulayat Laut dan Lokasi Gedung DPRP