Pedagang Pasar Youtefa Protes Larangan Jualan Hari Minggu

share on:
Para Pedagang di Ruang Pertemuan Dewan Kota (Jubi/Mawel Benny)
Para Pedagang di Ruang Pertemuan Dewan Kota (Jubi/Mawel Benny)

Abepura, Jubi – Belasan Orang Pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HIMPAS) Youtefa mendatangi kantor Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura. Mereka memprotes surat edaran wali kota Jayapura tentang pembatasan aktivitas di hari minggu dari pagi hingga pukul 15.00 sore.

“Kami menilai larangan itu diskriminatif dan arogansi penguasa terhadap rakyat,” kata juru bicara HIMPAS Youtefa, Walhamri Wahid membacakan pernyataan sikap di dalam pertemuan dengan komisi E DPRD Kota Jayapura, di ruang rapat Dewan, Kota Jayapura, Papua, Rabu (28/1) siang.

Kata Wahid, kebijakan itu diskriminatif lantaran tidak berlaku bagi pelaku usaha di tempat lain di Kota Jayapura. Ketika kebijakan itu berlaku pada 24 Januari lalu, sangat terlihat bahwa sejumlah pasar, toko dan mall lain di Kota Jayapura tetap beraktivitas kecuali Pasar Youtefa. Pasar lain yang beraktivitas itu, misalnya, pasar Hamadi, Tanjung Ria dan Kota Raja.

Kata Wahid, kebijakan itu terlihat mengandung arogansi penguasa. Penguasa mengeluarkan larangan tanpa ada rujukan dasar hukum. Warga yang seharusnya pemerintah lindungi, malah dilarang dan diperlakukan tidak adil dengan kebijakan tanpa ada dasar hukumnya. Pemerintah terkesan melanggar hak asasi manusia, hak warga negara yang sudah diatur dalam UU Negara. “Kebijakan tidak ada dasar hukum dan tidak masuk akal,” katanya.

Karena itu, Wahid mewakili para pedagang mendesak pemerintah kota menghapus peraturan itu. Pedagang juga mendesak DPRD Kota Jayapura membentuk Panitia Khusus. Pembentukan Pansus untuk mendatangi dan mendengarkan aspirasi pedagang yang merasa kebijakan pemerintah kota itu sangat merugikan.

Ketua Komisi C, DPRD Kota Jayapura, Jan Wellem Ongge, mengatakan pihaknya telah membentuk Pansus yang diketuai Abisai Rolo. Pansus yang dibentuk akan menangani masalah Pasar Youtefa. Pansus akan mencari solusi-solusi yang tidak merugikan para pedagang atau menguntungkan dengan mengorban pihak lain.
“Kita tidak perlu saling menyalahkan di sini. Kita harus mengeluarkan kebijakan yang tidak merugikan,” ujarnya dihadapan belasan pedagang itu.

Ketua Pansus, Abisay Rolo yang ikut serta menerima para pedagang itu mengatakan kebijakan wali kota itu belum menjadi peraturan daerah (Perda). Tetapi itu kemudian bisa menjadi perda melalui satu proses. Kata Rollo proses akan dipikirkan kemudian, tetapi untuk sementara, Rollo mengajak para pedagang dengan Deperindako mencari solusi bersama mengenai larangan ini. “Kita mungkin pikirkan pengaturan waktunya,” ujarnya.

Kemudian, Rollo menawarkan pengaturan waktu larangan. Pertama, waktu larangan berlaku dari pagi hingga jam 12 tetapi pedagang tidak menerima usulan itu. Pedagang malah mengusulkan waktu larangan berdagang dari pagi hingga jam 10.00 pagi saja. Usulan para pedangan itu kemudian ditolak dewan. Dewan mengusulkan pembatasan aktivitas dari pagi hingga jam 11.00 karena pertimbangan jam 10 itu umat Kristen masih beribadah. Usulan itu disepakati dewan komisi C dan para pedagang.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jayapura, Robby Awi mengatakan kebijakan itu tidak ada maksud lain selain memberikan kenyamanan kepada semua pihak yang beraktivitas di Pasar Youtefa. Pemerintah hendak mengatur kebersihan pasar pada hari pedagang tidak beraktivitas supaya ada kenyaman bagi penjual maupun pembeli.
“Pasar Youtefa itu pasar yang paling besar dan paling kotor. Kami ingin ada hari untuk kita mengatur kebersihan. Kami melakukan untuk memberikan kenyamanan kepada warga yang melakukan transaksi di sana,” katanya.

Kemudian, tentang pengaturan waktu yang diusulkan Dewan bersama pedagang, Awi mengatakan kebijakan itu dalam bentuk edaran sudah disampaikan ke semua pelaku usaha di Kota Jayapura. Katanya, pelaku usaha sudah mengikutinya pada hari Minggu 24 Januari lalu. Karena itu, pihaknya tidak bisa merubah kebijakan itu hanya karena desakan pedagang Pasar Youtefa. “Kami tidak bisa memberikan kompensasi bagi pedagang Pasar Youtefa,” katanya.

Kemudian mengenai dasar hukum, kata Awi, selain mengatur kebersihan, pemerintah kota hendak mewujudkan slogan kota Jayapura, Kota Beriman. Slogan itu harus menjadi satu kenyataan di Kota Jayapura yang penduduknya mayoritas Kristen. Pengaturan itu juga jelas dengan status Otonomi Khusus Papua.
“Kami minta dihargai yang punya negeri ini dan tanah ini. Kami tidak akan dapat ini di Jawa, di Sulawesi,” katanya tegas. (Mawel Benny)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pedagang Pasar Youtefa Protes Larangan Jualan Hari Minggu