Pemkot Gorontalo Harus Pertimbangkan Masa Depan Honorer

share on:

Gorontalo, Jubi/Antara – Sebagian tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Kota Gorontalo, berharap agar pemerintah dapat memperhatikan dan pertimbangan kelanjutan nasib mereka.

Mariyanti Umar, salah seorang tenaga honor di salah satu kantor kelurahan di Kota Gorontalo, Kamis (29/1), mengatakan adanya rencana kebijakan Pemkot Gorontalo untuk melakukan perampingan terhadap tenaga honor tidak bisa dihindari lagi.

Namun tentunya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan nasib tenaga honorer yang sudah lama bekerja dan mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, terutama yang tidak lolos seleksi nanti.

“Kebijakan tersebut tentunya akan semakin menambah jumlah pengangguran di daerah ini, apalagi saat ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan,” kata Mariyanti, yang sudah sekitar 5 tahun menjadi tenaga honorer tersebut.

Idrus Karim salah seorang honor lainnya mengatakan, rencana Pemkot Gorontalo melakukan perampingan dari 1.500 orang tenaga honorer menjadi 750 orang, sudah melalui berbagai pertimbangan dan evaluasi yang detail.

Namun dalam seleksi yang akan dilaksanakan untuk mengubah status dari honorer menjadi tenaga kontrak, harus dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dan yang paling utama transparan.

Dia meminta agar pemkot pada seleksi nanti membuat aturan berupa standar nilai kelulusan, harus melibatkan sejumlah komponen, baik PNS, Akademisi dan wakil masyarakat.

“Jangan sampai ada unsur KKN dalam seleksi honorer nanti, atau ada calon yang dititipkan oleh pejabat ataupun anggota dewan,” kata Idrus.

Dia mengakui bahwa memang banyak tenaga honorer yang tidak optimal dalam melaksanakan pekerjaan, bahkan ada yang setiap minggu hanya beberapa hari masuk kerja, itupun belum waktu pulang kantor sudah tidak ada lagi.

Yusri Ali, tenaga honor lainnya mengatakan, kebijakan pemkot untuk melakukan seleksi terhadap honorer menjadi tenaga kontrak sangat baik, sebab kemampuan seseorang dapat diketahui dan yang pasti akan rajin bekerja dan masuk kantor.

“Jika statusnya sudah berubah menjadi tenaga kontrak maka tentunya setiap bulan akan dinilai kinerjanya, tidak seperti sekarang ini banyak yang tidak bekerja namun tiap bulan menerima gaji,” kata Yusri.

Dia menjelaskan, karena terlalu banyak tenaga honor pada setiap instansi Pemkot Gorontalo, maka sifat saling iri dalam hal pekerjaan selalu timbul, apalagi ada yang sama sekali tidak bekerja namun menerima gaji. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemkot Gorontalo Harus Pertimbangkan Masa Depan Honorer