Kabupaten Jayapura Terapkan Sistem Keuangan Berbasis Akrual

share on:
Workshop  Akuntansi dan Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Jubi / Engelberth Wally
Workshop Akuntansi dan Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Jubi / Engelberth Wally

Sentani, Jubi – Untuk menunjang sistem dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan di semua jenjang serta kebutuhan sitem yang benar – benar mendukung dan dilakukan oleh setiap instansi dalam pelaporan keuangannya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua menggelar Workshop Akuntansi dan Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

“Dari hasil workshop kali ini akan di bentuk satuan tugas yang bersama sama dengan BPKP melakukan pengawasan terhadap sistem yang akan digunakan di sini. Sehingga nanti pada bulan April kita sudah bisa menerapkan dengan sendirinya dengan hasil yang maksimal,” kata Bupati Jayapura Matius Awoitou kepada Jubi usai membuka workshop tersebut di aula lantai dua Kantor Bupati Gunung Merah Sentani, Senin (02/02/2015).

Bupati menambahkan bahwa sistem yang digunakan saat ini lebih mudah dalam melaksanakan pelayanan dan kebijakan kepada publik. Sehingga meringankan kinerja pimpinan dan staf di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Asalkan dalam pelaksanaannya diikuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan.
“Tentunya kita sudah tidak terlalu fokus terhadap opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan kita setiap tahun yang banyak menguras tenaga dan energi disana. Hal ini akan berjalan dengan sendirinya dan kita tidak perlu memasang target,” tambah Bupati.

Menurutnya, saat ini sistem pengelolaan keuangan negara telah mengalami perubahan yang signifikan. Dalam penyusunannya harus menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntasi pemerintah yang digunakan saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis Akrual.

Sihono, Kepala Bidang Akuntabilitas Pemda BPKP Provinsi Papua di tempat terpisah
menjelaskan bahwa dalam peraturan yang lama (PP No 24 Tahun 2005) Pemerintah Daearah hanya membuat empat pelaporan (laporan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan), sementara pada peraturan yang baru ini dengan menggunakan sistem Basis Akrual Pemerintah Daerah harus memberikan tujuh laporan keuangannya seperti, laporan neraca, Laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.
“Perubahan ini sangat penting terhadap keputusan dan kebijakan yang akan di ambil oleh para pimpinan daerah,” jelasnya.

Di tambahkan oleh Sihono, Sistem Informasi Daerah (Simda) Akrual yang di lakukan oleh BPKP saat ini tentunya mengarah kepada transparansi dan akuntabilitas.
“Transparansi dari pergerakan keuangan yang di gunakan disini setiap saat baik itu penyerapan sampai kepada pelaporan dan sisa anggaran itu pasti sangat jelas. Di setiap SKPD sudah ada pemisahan fungsi mulai dari fungsi otoritas, donatur bahkan penggunaannya. Sehingga yang namanya manipulasi dan korupsi secara langsung di ketahui,” jelas Sihono. (Engelbert Wally)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kabupaten Jayapura Terapkan Sistem Keuangan Berbasis Akrual