Jatah Beras Pegawai di Kabupaten Pemekaran Harus Diterima di Setiap Daerah

share on:
Pelantikan dan serah terima jabatan Kepala PD. Irian Bhakti cabang Wamena, Rabu (4/2/2015) di Hotel Beliem Pilamo. Jubi/Islami
Pelantikan dan serah terima jabatan Kepala PD. Irian Bhakti cabang Wamena, Rabu (4/2/2015) di Hotel Beliem Pilamo. Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Jatah beras untuk para pegawai negeri sipil di kabupaten pemekaran seperti di Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, Mamberamo Tengah, Puncak Jaya dan lainya di wilayah pegunungan tengah harus diterima di daerah masing-masing.

Hal itu diungkapkan pelaksana harian Direktur Umum dan SDM PD. Irian Bhakti Jayapura, Deinas Geley saat pelantikan dan serah terima jabatan kepala PD. Irian Bhakti cabang Wamena dari pejabatn lama, Pasamboan kepada pejabatn baru, Harahap di Hotel Baliem Pilamo, Rabu (4/2/2015).

Menurut Deinas, kerja dari para PD Irian Bhakti cabang Wamena bukan hanya melayani para pegawai negeri di Kabupaten Jayawijaya saja, tetapi bagi seluruh pegawai di kabupaten lainya di pegunungan tengah Papua.

Dijelaskan, seharusnya pegawai negeri menerima jatah beras di kabupaten masing-masing, tetapi selama ini terjadi pegawai menitip beras kepada istri dan anaknya dan terima di Wamena.

“Hal itu seharusnya tidak boleh, harusnya terima di kabupaten setempat karena pegawai tersebut bukan pegawai Kabupaten Jayawijaya. Mau terima atau tidak, jatah beras harus di terima di daerah masing-masing karena pendistribusian jatah beras sudah diatur,” kata Deinas.

Oleh karena itu, dirinya menyampaikan bahwa hal ini merupakan tantangan bagi kepala cabang baru bahwa beras itu harus dikirim ke daerah masing-masing, meskipun nantinya akan banyak protes dari para pegawai itu sendiri.

Ditambahkan, PD Irian Bhakti pun telah menyurati para Bupati kabupaten lain di pegunungan tengah agar pemerintah daerah setempat dapat menyiapkan satu gudang untuk pendistribusian beras dan juga satu orang pegawai untuk menyiapkan dan menampung beras lalu diberikan kepada pegawai, jangan terima di Wamena.

“Kecuali Bupati memberi rekomendasi satu pegawai untuk tugas di Wamena boleh melayani, tetapi sepanjang belum ada rekomendasi semua harus diterima di kabupaten masing-masing,” tegasnya.

Disisi lain Kepala PD Irian Bhakti cabang Wamena yang baru, Harahap mengungkapkan, soal penyaluran beras bagi pegawai di kabupaten pemekaran tidak bisa langsung mengubah, harus menunggu surat bupati sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

“Setiap pegawai yang di kabupaten lain harus diterima di kabupaten masing-masing, Jadi dari masing-masing bupati menanggapi dan menyetujui surat yang telah dilayangkan baru kita kirim semua ke daerah,” kata Harahap.

Harahap menambahkan, untuk sistem penyaluran beras ke depannya akan melihat kondisi daerah masing-masing. “Seperti di Yahukimo kita sudah buka unit usaha di sana, jadi beras kita kirim ke sana lalu di unit itu yang menyalurkan ke pegawai,” kata Harahap. (Islami)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Jatah Beras Pegawai di Kabupaten Pemekaran Harus Diterima di Setiap Daerah