KNTI Desak Pemerintah Benahi Nilai Tukar Nelayan

share on:

Jakarta, Jubi/Antara – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah segera membenahi tingkat nilai tukar nelayan (NTN), alat pengukuran tingkat kesejahteraan nelayan di Badan Pusat Statistik, yang dinilai masih fluktuatif.

“Kesejahteraan nelayan belum membaik, NTN masih sangat dinamis,” kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Menurut Riza Damanik, 100 hari pemerintahan Kabinet Kerja belum memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan nelayan.

Hal itu, ujar dia, ditandai antara lain dengan NTN yang dapat berubah naik maupun turun dalam waktu singkat yang menunjukkan sangat rentannya kualitas kesejahteraan nelayan Indonesia.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik RI menunjukkan NTN pada Oktober hingga Desember 2014 terus mengalami penurunan.

“Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menutup NTN pada angka 106,66 di bulan Oktober 2014. Sedang pada awal Pemerintahan Jokowi-JK, angka NTN turun -2,26 menjadi 104,26 di November 2014. Lalu, kembali turun -1,24 di Desember 2014 menjadi hanya 102,97. Angka 102,97 telah menjadi NTN paling buruk sepanjang 2014,” jelasnya.

Namun, lanjut Ketum KNTI, pada Januari 2015, mulai terjadi perbaikan NTN, yakni meningkat 2,44 dari bulan sebelumnya menjadi 105,48.

Riza berpendapat bahwa penaikan dan penurunan NTN pada 100 hari pertama Pemerintahan Jokowi-JK diduga lebih dipengaruhi oleh keputusan pemerintah menaikkan atau menurunkan harga BBM, daripada akibat kebijakan perikanan itu sendiri.

Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menyatakan nelayan tradisional pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo seharusnya bisa lebih sejahtera dari masa pemerintahan presiden sebelumnya.

“Nelayan pada masa Jokowi-JK seharusnya lebih baik dan diuntungkan,” kata Rokhmin Dahuri dalam acara Orasi Kebangsaan dan Dialog Kelautan di Gedung Joeang 45, Jakarta, Selasa (27/1).

Menurut Rokhmin, pada zaman Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengurus nelayan hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi sekarang ada dua ditambah dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Ia juga membandingkan, anggaran KKP pada saat dirinya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan hanya sekitar Rp2 triliun per tahun, tetapi pada saat ini jumlah anggarannya lebih dari Rp10 triliun. (*)

Tags:
Editor : Victor Mambor
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KNTI Desak Pemerintah Benahi Nilai Tukar Nelayan