Pemberantasan Pencurian Ikan Untuk Membangun Kemaritiman

share on:
Nelayan Indonesia - wwf.or.id
Nelayan Indonesia – wwf.or.id

Jakarta, Jubi/Antara – Pencurian ikan yang selama beberapa dekade tampaknya tidak berhasil sepenuhnya dihilangkan oleh aparat keamanan tidak disangka memiliki dampak yang sangat erat dalam membangun sektor kemaritiman di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa peran strategis Republik Indonesia sebagai salah satu negara produsen perikanan terbesar di dunia terancam aksi pencurian ikan yang terjadi di kawasan perairan RI.
“Peran strategis laut Indonesia sebagai pemasok produk perikanan terbesar dunia makin terancam akibat maraknya praktik ‘illegal, unreported, and unregulated’ (IUU) fishing,” kata Susi Pudjiastuti saat memberikan sambutan seminar publik berskala internasional di Bali, Selasa (2/2/2015) malam.

Menurut dia, banyaknya praktik penangkapan ikan ilegal dan merusak itu telah menyebabkan berkurangnya jumlah populasi ikan di wilayah perairan RI. Hal tersebut, lanjut dia, berdampak pada menurunnya jumlah ikan hasil tangkapan nelayan dan daerah penangkapan yang makin meluas ke laut lepas. Akibat sulitnya mendapatkan ikan, banyak nelayan tradisional yang beralih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti pukat dan cantrang.

Susi mengemukakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan kebijakan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan melalui penerbitan beberapa peraturan menteri, antara lain KKP telah memulai memerangi pencurian ikan melalui kebijakan moratorium dan larangan “transhipment”. Selain itu, untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan juga telah diterbitkan peraturan.
“Hal yang dilakukan ini sudah benar, menjadi satu-satunya jalan menuju ‘sustainability fisheries’ (perikanan berkelanjutan) dan akan saya teruskan dengan dibarengi ‘good quality control’ (pengawasan mutu kualitas) dan ‘traceability” (keterlacakan asal produk),” kata Susi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelenggarakan seminar publik bersama-sama dengan Komisi Uni Eropa guna membahas aturan produk perikanan impor Uni Eropa di Bali, 2–6 Februari 2015. Kegiatan itu juga dihadiri sekitar 50 peserta dari negara anggota ASEAN, Amerika, dan Pasifik.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meski mendapat kritik, bakal tetap mempertahankan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkannya yang dimaksudkan untuk melestarikan sumber daya perikanan di laut RI.
“Mari kita terus kampanyekan kebijakan kelestarian yang berkelanjutan,” ujar Susi Pudjiastuti dalam acara Refleksi 100 Hari di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (30/1).

Susi mengingatkan bahwa kebijakan pelestarian merupakan hal yang penting karena masyarakat harus mengingat bahwa sumber daya perikanan yang ada di Indonesia tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa mendatang yang jangka panjang demi kepentingan bangsa ini. Untuk itu, dia juga mengajak seluruh pegawai KKP untuk tetap menjaga semangat dan tetap terus menjadi birokrat yang terus melayani masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga meyakini bahwa bila berbagai pihak bekerja keras pasti pada akhirnya juga akan mendapatkan apresiasi dari warga. Kebijakan pelestarian yang dikeluarkan oleh KKP, kata Susi, juga mesti memperhatikan aspek peningkatan taraf hidup nelayan tradisional. Jangan Hanya Keamanan Sementara itu, sejumlah pihak menginginkan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia tidak hanya menekankan pada aspek keamanan, tetapi juga mesti disertai pemberdayaan serta modernisasi nelayan di Tanah Air.

“Memberantas ‘illegal fishing’ tidak mungkin hanya didekati dengan pendekatan keamanan,” kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dalam acara Orasi Kebangsaan dan Dialog Kelautan di Gedung Joeang 45, Jakarta, Selasa (27/1).

Menurut Rokhmin, pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal itu juga mesti menyoroti pendekatan ekonomi. Hal itu, ujar dia, dapat dilakukan dengan memberdayakan nelayan untuk bisa menggantikan peran pihak asing yang menangkap sumber daya perikanan di lautan RI. Misalnya, pemberdayaan nelayan itu dapat dilakukan antara lain dengan memodernisasi kapal nelayan sehingga memiliki alat penangkap ikan yang mutakhir.
“Nelayan misalnya diberikan kapal berteknologi tinggi, dengan ukuran di atas 50 GT (gross tonnage), serta dikasih modal sehingga nelayan bisa mengambil ikan yang selama ini dicuri pihak asing,” paparnya.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan pada rezim pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri itu juga mengemukakan agar para nelayan juga ingin memiliki tekad dan kemauan untuk “berhijrah”. Rokhmin mengemukakan bahwa bila pemberantasan pencurian ikan berhasil mengusir pihak asing yang ilegal disertai kesiapan nelayan Indonesia, hal itu juga akan membangun perikanan RI.
“Memberantas ‘illegal fishing’ harus bersamaan. Jadi, begitu nelayan asing takut, nelayan kita udah siap untuk memberdayakan sumber daya perikanan yang kita miliki,” ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Serikat Nelayan Cirebon Rosyid mengatakan bahwa pemerintah juga mesti mampu mendorong agar nelayan tradisional juga mau berubah.
“Harus dipikirkan bagaimana nelayan punya transformasi pemikiran dari menangkap ikan dengan kapal tradisional kecil menjadi ke kapal besar,” kata Rosyid.

Rosyid mengemukakan bahwa hal itu penting antara lain karena nelayan tradisional memiliki keterbatasan, seperti daya jelajah yang terbatas dalam melaut.

Langkah Persuasif Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim telah melaksanakan langkah-langkah persuasif untuk menekan tindak pencurian ikan oleh pihak asing.
“Saya telah melakukan langkah-langkah persuasif, seperti memanggil dubes-dubes yang merupakan negara asal pelaku ‘illegal fishing’,” kata Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/1).

Ia menjelaskan bahwa para dubes tersebut telah sepakat dengan pemerintah RI untuk bersama-sama membuat komunike persetujuan untuk tidak mendukung IUU fishing. Selain itu, kata dia, para dubes juga berjanji bakal memberikan pengumuman bahwa Indonesia akan melakukan pengetatan dalam hal penangkapan ikan.
“Saya dengar Dubes Thailand dan Vietnam juga berjanji akan mengedukasi nelayan mereka,” kata Susi.

Pihaknya juga telah memanggil kalangan pengusaha berkaitan dengan pencurian ikan serta terkait dengan 1.300 kapal eks asing yang mempunyai izin beroperasi di kawasan perairan Indonesia. Dengan bertanya dan berdiskusi dengan para pemain atau pelaku sektor perikanan, Susi menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan semua tahap demi tahap.
“Kami membuat regulasi untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa eksploitasi pihak asing berupa pencurian terhadap sumber daya perikanan di kawasan perairan Indonesia harus dicegah dan ditangkal guna mengembalikan muruah maritim.
“Sudah saatnya marwah (muruah, red.) maritim diwujudkan dengan tidak membiarkan pihak asing leluasa menangkap ikan dan memanfaatkan sumber daya pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil kita,” katanya.

Menurut Susi, tidak ada kata terlambat untuk meminimalkan, bahkan meniadakan kerugian yang sangat besar, akibat beragam praktik ilegal yang dilakukan pihak asing tersebut. Percepat Terkait dengan tindakan penenggalaman kapal para pencuri ikan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan bahwa upaya penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia bakal dipercepat prosesnya.
“Penanganan ‘illegal fishing’ berjalan bagus… telah ditenggelamkan 11 kapal, ini harus dipercepat,” kata Menko Maritim ketika ditemui setelah rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (14/1) malam.

Menurut Indroyono Soesilo, upaya pemberantasan pencurian ikan juga diusulkan dengan memperkuat Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Hal itu, ujar dia, dilakukan dengan menambah komposisi satgas tersebut dengan sejumlah instansi, seperti Kementerian Luar Negeri dan Kejaksaan Agung.

Menko Maritim juga mengungkapkan bahwa Bakamla adalah badan kendali dalam penenggalaman kapal-kapal yang telah terbukti mencuri ikan di kawasan perairan Indonesia. Pemerintah, menurut dia, juga akan menerbitkan instruksi presiden terkait dengan hal tersebut. Bila telah diterbitkan inpres terkait penanganan pencurian ikan, diharapkan seluruh tindakan penangkapan ikan secara ilegal di laut Indonesia bisa berakhir dan menjadi fondasi yang lebih kuat untuk mewujudkan pembangunan kemaritiman. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemberantasan Pencurian Ikan Untuk Membangun Kemaritiman