Connect with us

Indepth

Pemberantasan Pencurian Ikan Untuk Membangun Kemaritiman

Published

on

Nelayan Indonesia - wwf.or.id

Nelayan Indonesia – wwf.or.id

Jakarta, Jubi/Antara – Pencurian ikan yang selama beberapa dekade tampaknya tidak berhasil sepenuhnya dihilangkan oleh aparat keamanan tidak disangka memiliki dampak yang sangat erat dalam membangun sektor kemaritiman di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa peran strategis Republik Indonesia sebagai salah satu negara produsen perikanan terbesar di dunia terancam aksi pencurian ikan yang terjadi di kawasan perairan RI.
“Peran strategis laut Indonesia sebagai pemasok produk perikanan terbesar dunia makin terancam akibat maraknya praktik ‘illegal, unreported, and unregulated’ (IUU) fishing,” kata Susi Pudjiastuti saat memberikan sambutan seminar publik berskala internasional di Bali, Selasa (2/2/2015) malam.

Menurut dia, banyaknya praktik penangkapan ikan ilegal dan merusak itu telah menyebabkan berkurangnya jumlah populasi ikan di wilayah perairan RI. Hal tersebut, lanjut dia, berdampak pada menurunnya jumlah ikan hasil tangkapan nelayan dan daerah penangkapan yang makin meluas ke laut lepas. Akibat sulitnya mendapatkan ikan, banyak nelayan tradisional yang beralih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti pukat dan cantrang.

Susi mengemukakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan kebijakan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan melalui penerbitan beberapa peraturan menteri, antara lain KKP telah memulai memerangi pencurian ikan melalui kebijakan moratorium dan larangan “transhipment”. Selain itu, untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan juga telah diterbitkan peraturan.
“Hal yang dilakukan ini sudah benar, menjadi satu-satunya jalan menuju ‘sustainability fisheries’ (perikanan berkelanjutan) dan akan saya teruskan dengan dibarengi ‘good quality control’ (pengawasan mutu kualitas) dan ‘traceability” (keterlacakan asal produk),” kata Susi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelenggarakan seminar publik bersama-sama dengan Komisi Uni Eropa guna membahas aturan produk perikanan impor Uni Eropa di Bali, 2–6 Februari 2015. Kegiatan itu juga dihadiri sekitar 50 peserta dari negara anggota ASEAN, Amerika, dan Pasifik.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meski mendapat kritik, bakal tetap mempertahankan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkannya yang dimaksudkan untuk melestarikan sumber daya perikanan di laut RI.
“Mari kita terus kampanyekan kebijakan kelestarian yang berkelanjutan,” ujar Susi Pudjiastuti dalam acara Refleksi 100 Hari di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (30/1).

Susi mengingatkan bahwa kebijakan pelestarian merupakan hal yang penting karena masyarakat harus mengingat bahwa sumber daya perikanan yang ada di Indonesia tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa mendatang yang jangka panjang demi kepentingan bangsa ini. Untuk itu, dia juga mengajak seluruh pegawai KKP untuk tetap menjaga semangat dan tetap terus menjadi birokrat yang terus melayani masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga meyakini bahwa bila berbagai pihak bekerja keras pasti pada akhirnya juga akan mendapatkan apresiasi dari warga. Kebijakan pelestarian yang dikeluarkan oleh KKP, kata Susi, juga mesti memperhatikan aspek peningkatan taraf hidup nelayan tradisional. Jangan Hanya Keamanan Sementara itu, sejumlah pihak menginginkan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia tidak hanya menekankan pada aspek keamanan, tetapi juga mesti disertai pemberdayaan serta modernisasi nelayan di Tanah Air.

“Memberantas ‘illegal fishing’ tidak mungkin hanya didekati dengan pendekatan keamanan,” kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dalam acara Orasi Kebangsaan dan Dialog Kelautan di Gedung Joeang 45, Jakarta, Selasa (27/1).

Menurut Rokhmin, pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal itu juga mesti menyoroti pendekatan ekonomi. Hal itu, ujar dia, dapat dilakukan dengan memberdayakan nelayan untuk bisa menggantikan peran pihak asing yang menangkap sumber daya perikanan di lautan RI. Misalnya, pemberdayaan nelayan itu dapat dilakukan antara lain dengan memodernisasi kapal nelayan sehingga memiliki alat penangkap ikan yang mutakhir.
“Nelayan misalnya diberikan kapal berteknologi tinggi, dengan ukuran di atas 50 GT (gross tonnage), serta dikasih modal sehingga nelayan bisa mengambil ikan yang selama ini dicuri pihak asing,” paparnya.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan pada rezim pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri itu juga mengemukakan agar para nelayan juga ingin memiliki tekad dan kemauan untuk “berhijrah”. Rokhmin mengemukakan bahwa bila pemberantasan pencurian ikan berhasil mengusir pihak asing yang ilegal disertai kesiapan nelayan Indonesia, hal itu juga akan membangun perikanan RI.
“Memberantas ‘illegal fishing’ harus bersamaan. Jadi, begitu nelayan asing takut, nelayan kita udah siap untuk memberdayakan sumber daya perikanan yang kita miliki,” ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Serikat Nelayan Cirebon Rosyid mengatakan bahwa pemerintah juga mesti mampu mendorong agar nelayan tradisional juga mau berubah.
“Harus dipikirkan bagaimana nelayan punya transformasi pemikiran dari menangkap ikan dengan kapal tradisional kecil menjadi ke kapal besar,” kata Rosyid.

Rosyid mengemukakan bahwa hal itu penting antara lain karena nelayan tradisional memiliki keterbatasan, seperti daya jelajah yang terbatas dalam melaut.

Langkah Persuasif Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim telah melaksanakan langkah-langkah persuasif untuk menekan tindak pencurian ikan oleh pihak asing.
“Saya telah melakukan langkah-langkah persuasif, seperti memanggil dubes-dubes yang merupakan negara asal pelaku ‘illegal fishing’,” kata Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/1).

Ia menjelaskan bahwa para dubes tersebut telah sepakat dengan pemerintah RI untuk bersama-sama membuat komunike persetujuan untuk tidak mendukung IUU fishing. Selain itu, kata dia, para dubes juga berjanji bakal memberikan pengumuman bahwa Indonesia akan melakukan pengetatan dalam hal penangkapan ikan.
“Saya dengar Dubes Thailand dan Vietnam juga berjanji akan mengedukasi nelayan mereka,” kata Susi.

Pihaknya juga telah memanggil kalangan pengusaha berkaitan dengan pencurian ikan serta terkait dengan 1.300 kapal eks asing yang mempunyai izin beroperasi di kawasan perairan Indonesia. Dengan bertanya dan berdiskusi dengan para pemain atau pelaku sektor perikanan, Susi menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan semua tahap demi tahap.
“Kami membuat regulasi untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa eksploitasi pihak asing berupa pencurian terhadap sumber daya perikanan di kawasan perairan Indonesia harus dicegah dan ditangkal guna mengembalikan muruah maritim.
“Sudah saatnya marwah (muruah, red.) maritim diwujudkan dengan tidak membiarkan pihak asing leluasa menangkap ikan dan memanfaatkan sumber daya pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil kita,” katanya.

Menurut Susi, tidak ada kata terlambat untuk meminimalkan, bahkan meniadakan kerugian yang sangat besar, akibat beragam praktik ilegal yang dilakukan pihak asing tersebut. Percepat Terkait dengan tindakan penenggalaman kapal para pencuri ikan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan bahwa upaya penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia bakal dipercepat prosesnya.
“Penanganan ‘illegal fishing’ berjalan bagus… telah ditenggelamkan 11 kapal, ini harus dipercepat,” kata Menko Maritim ketika ditemui setelah rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (14/1) malam.

Menurut Indroyono Soesilo, upaya pemberantasan pencurian ikan juga diusulkan dengan memperkuat Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Hal itu, ujar dia, dilakukan dengan menambah komposisi satgas tersebut dengan sejumlah instansi, seperti Kementerian Luar Negeri dan Kejaksaan Agung.

Menko Maritim juga mengungkapkan bahwa Bakamla adalah badan kendali dalam penenggalaman kapal-kapal yang telah terbukti mencuri ikan di kawasan perairan Indonesia. Pemerintah, menurut dia, juga akan menerbitkan instruksi presiden terkait dengan hal tersebut. Bila telah diterbitkan inpres terkait penanganan pencurian ikan, diharapkan seluruh tindakan penangkapan ikan secara ilegal di laut Indonesia bisa berakhir dan menjadi fondasi yang lebih kuat untuk mewujudkan pembangunan kemaritiman. (*)

Indepth

Tes Video

Published

on

Waket II DPRD Kabupaten Jayapura Kornelis Yanuaring ketika berjabat tangan dengan salah satu anggota DPR usai sidang Paripurna V belum lama ini – Jubi/Engel Wally

Continue Reading

Editor's Choice

Mientje D E Roembiak, Mama Antropologi Itu Telah Pergi

Published

on

Mendiang Mama Mientje DE Roembiak didampingi putri sulungnya dr Corazon Mirino-Jubi/ist

Mendiang Mama Mientje DE Roembiak (kanan) didampingi putri sulungnya dr Corazon Mirino (kiri)-Jubi/ist

Jayapura, Jubi-Dosen senior dan perempuan Papua pertama antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan antropologi telah pergi menghadap Sang Pencipta, Sabtu (10/9/2016) pukul 7.10 WIB atau pukul 09.10 Waktu Papua di Rumah Sakit Angkatan Darat(RSAD) Gatot Subroto di Jakarta.
Setelah menderita sakit sejak April 2016, almarhumah tetap menjalani tugasnya
sebagai Ketua Jurusan Antropologi FISIP Universitas Cenderawasih.

“Saat ini jumlah dosen di Universitas Cenderawasih tercatat sebanyak 606 dan meninggalnya mama Mientje D E Roembiak maka jumlah dosen menjadu 605 dosen yang memberi kuliah,”kata Julius Ary Mollet PhD Pembantu Rektor IV Universitas Cenderawasih saat mewakili Rektor Uncen saat ibadah pelepasan almarhum Mientje DE Roembiak di kediamannya di Nirwana Angkasa, Senin (12/9/2016).

Dia mengingatkan saat bersama dengan mendiang Mama Mientje Roembiak berkunjung ke Universitas Indonesia 2012 lalu menegaskan kalau Universitas Cenderawasih sudah harus membenahi diri karena ini sangat penting.

“Kontribusinya sangat besar terhadap Universitas Cenderawasih dan juga bagi tanah Papua,”kata PR IV yang menyebut kalau ibu Mientje akrab disapa Mama Mientje.

Sementara itu saudara kandung mendiang Mientje Roembiak, mewakili keluarga besar JKH Roembiak mengakatakan selama ini kakak kandungnya lebih banyak melakukan penelitian di daerah pegunungan tengah sehingga referensi soal wilayah pantai termasuk Biak Numfor sangat minim. Walau pun demikian kaka kandungnya ini sangat fasih berbahasa Belanda, Biak dan Inggris.

JKH Roembiak mengatakan selama mengajar di Kampus Uncen selalu naik ojek dan juga menyewa angkutan umum untuk melakukan tugas pengabdiannya di Fakultas FISIP Jurusan Antropologi.

Padahal kata dia mendiang kakaknya ini termasuk dosen senior tetapi kurang mendapat perhatian dari Universitas Cenderawasih. Namun demikian JKH Roembiak mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua civitas akademika Universitas Cenderawasih khususnya di Jurusan Antropologi Universitas Cenderawasih.

Abdi Frank PhD salah satu anak didik dari mendiang almarhumah Mientje D Roembiak mengatakan mereka selalu memanggil ibu dengan sebutan “Mama Mien. Abdi Frank yang membacakan daftar riwayat hidup itu menyebutkan almarhumah lahir di Biak 19 Mei 1952 menyelesaikan studi sarjana muda di jurusan antropologi Universitas Gajahmada Yogyakarta dan Sarjana Antropologi di Universitas Indonesia Jakarta, 1983.

Mengawali karier sebagai dosen antropologi di Universitas Cenderawasih pada 1 Mei 1984 dengan golongan kepangkatan III/A. Jabatan terakhir sebagai Ketua Jurusan Antropologi dengan golongan kepangkatan III D.

Selain mengajar almarhumah juga pernah beberapa kali mengikuti pertemuan Konggres Wanita Se Dunia di Kenya Nairobi, termasuk ke Fiji di Pasifik Selatan. Almarhumah juga pernah menjadi Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Jubi terakhir bertemu dengan mendiang Mientje D Roembiak saat diskusi buku berjudul Yesus Papua karya Pdt Mth Mawene di Aula STT IS Kijne, 2 Juli 2016 lalu. Saat itu Mama Mien Roembiak mengatakan dalam sesi tanya jawab bahwa ketika berbicara budaya menyebut kepercayaann agama-agama lokal. “Ada persamaan tetapi ada juga perbedaan. “Kristus Papua dan Kristus Nasaret,”kata Mama Mien kala itu.
Lebih lanjut Mama Mien mengatakan tujuan utama Kristen/Kristologi, maka menyarankan kalau mengangkat ini kepada kerya ilmiah. “Sesungguhnya teologi pembebasan itu apa dalam teologi orang Papua,”katanya.

Almarhumah Mientje D E Roembiak menikah dan mempunyai tiga orang anak serta dua orang cucu. Almarhum merupakan anak pertama dari sembilan bersaudara alm LS Roembiak dan B Boerdam almarhumah.Mendiang dosen antropolog perempuan Papua pertama ini telah dimakamkan di TPU Abepura, Senin(12/9/2016)-(*)

Continue Reading

Indepth

Jubi Harus Punya Database Soal Papua

Published

on

Zadrak Wanebu salah satu penggagas pendirian tabloid jubi.-Jubi/ist

Zadrak Wanebu salah satu penggagas pendirian tabloid jubi.-Jubi/ist

Jayapura, Jubi- Mantan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Zadrak Wamebu mengatakan sejak awal Tabloidjubi telah mengawal pembahasan Rancangan UU Otoritas Papua yang akhirnya menjadi UU Otsus Papua. Apalagi UU Otsus tidak lama lagi akan berakhir dan apa rencana orang Papua setelah UU Otsus berakhir.

“Saya kira data base sangat penting untuk membantu para pemikir melihat Papua ke depan setelah UU Otsus berakhir. Mulai saat ini kita sudah membuat strategi baru pasca UU Otsus Papua,”kata salah satu penggagas pendirian Tabloid Jubi kepada Jubi di ruang kerjanya di Kantor Pt PPMA Waena, Kamis(1/9/2016).

Dia mengatakan Jubi harus mengembangkan data base agar bisa membantu semua pihak karena ke depan setiap usulan maupun gagasan memiliki data dan fakta. “Sudah bukan waktunya kita hanya sekadar bicara tanpa didukung data-data yang kuat,”katanya.

Menyinggung soal Hari Ulang Tahun ke 15 Jubi, menurut Wamebu sangat senang dengan keberadaan Jubi untuk memberikan informasi soal masyarakat. “Karena selama ini informasi hampir sebagian besar dari pejabat dan bukan dari masyarakat. Akibatnya tidak ada keseimbangan dalam pemberitaan terlalu banyak dari pejabat,”katanya.

Jubi hadir di Tanah Papua, kata dia karena masyarakat perlu informasi yang benar agar bisa mengembangkan pengetahuan dan strategi ke depan bagi orang Papua.

Sekadar mengingat ke belakang kata Wamebu pertama kali mereka ingin memakai nama Tabloid Suara Papua tetapi tidak mendapat ijin dari Kanwil Penerangan Irian Jaya waktu itu.

“Saya sebagai Direktur PT Elesem Indah harus merobah nama dari Tabloid Suara Papua menjadi Tabloid Jubi. Waktu itu memang sulit mendapat Surat Ijin Terbit(SIT) tabloid namun akhirnya mendapat ijin karena memakai nama Jubi  atau singkatan dari Jujur Bicara.”katanya.

Dia mengatakan sejak itu Jubi terus mengawal proses Pemilu di Papua dan ikut terlibat dalam pemberitaan draft penyusunan UU Otoritas Papua.

“Saya kira Jubi mestinya memiliki data-data sejak awal pembentukan UU Otoritas Papua yang akhirnya menjadi UU Otsus Papua,”katanya.

Ini berarti kata dia Jubi juga harus mengawal UU Otsus sampai masa berakhir yang tinggal beberapa tahun lagi. “Perlu ada data base soal Papua selama UU Otsus sehingga saat masa berlaku UU Otsus Papua berakhir para pemikir sudah mengambil langkab baru pasca UU Otsus Papua,”katanya.

Dia menambahkan saat ini Jubi ada rubrik pendidikan dan kesehatan perlu ada database selama penerbitan Jubi agar bisa memberikan sumbangan kepada para analis dan pemikir untuk memakai data-data tersebut.

“Begitupula dengan data-data ekonomi kerakyatan termasuk berapa Perdasus dan Pergub yang sudah disahkan DPR Papua,”katanya.

Dia mengakui saat pertama kali mendirikan Tabloidjubi terdapat beberapa jurnalis muda yang kini sudah menjadi wartawan-wartawan yang diberbagai media baik lokal maupun nasional.
Sebelumnya Decky Alexander Rumaropen mengatakan lahirnya Tabloidjubi di Tanah Papua untuk memberikan informasi dari atas ke bawah dan sebaliknya dari bawah ke atas dengan jujur bicara alias Jubi itu sendiri.

“Intinya ada unsur transparansi dan Jubi lahir untuk memberikan pendidikan di Papua bagi orang asli Papua maupun non Papua dan masyarakat lainnya untuk saling berinteraksi,”kata Rumaropen kepada Jubi di ruang kerjanya Selasa (30/8/2016).(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.