Didukung Dana Hibah Rp 7 M, Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Tidak Jelas

share on:
Kordinator aktivis Lembaga Intelektual Tanah Papua (LITP) Cabang Kota Sorong, Robertus Nauw - Jubi/Ness
Kordinator aktivis Lembaga Intelektual Tanah Papua (LITP) Cabang Kota Sorong, Robertus Nauw – Jubi/Ness

Sorong, Jubi- Kordinator aktivis Lembaga Intelektual Tanah Papua (LITP) Cabang Kota Sorong, Robertus Nauw berharap agar masyarakat jangan terprovokasi dengan informasi yang dimainkan para elit lokal, dalam merancang dukungan kepada elit tertentu untuk menjadi calon karateker gubernur Provinsi  Papua Barat Daya (PBD), sebuah daerah otonom baru yang diperjuangkan sepuluh tahun terakhir di Sorong Raya ini.

“Saya harap masyarakat kecil untuk tetap tenang, jangan terprovokasi dengan Surat Pernyataan  dukungan  yang ditanda tangani elit tertentu bersama 12 kepala suku,tokoh perempuan, tokoh pemuda dan intelektual untuk mendukung Wali Kota Sorong sebagai salah satu calon karateker gubernur PBD,” ujar Robertus dalam sebuah diskusi di Sorong, Senin (9/2/2015).

Biarkan politik praktis ini dimainkan cukup dikalangan elit, jangan dibawah ke kalangan akar rumput, mengingat selama ini kemiskinan yang dihadapi masyarakat, sudah menjadi Isu primadona bagi tim pemekaran untuk bargaining ke pusat.  Jadi biarkan manufer yang sarat dengan sentimen emosional politik ini hidup di kalangan elit

“Biarkan kekacauan ini berada di tingkat elit dan pengikutnya. dengan begitu semakin jelas kita tau potret wajah para elit mana yang berusaha mengejar kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok dan masyarakat semua tau potensi konflik seperti sikap pro dan kontra yang terjadi dikalangan elit dan pengikutnya, bukan murni untuk kepentingan rakyat,”  ujarnya

Ia menambahkan, seharusnya masyarakat punya hak mengontrol, apalagi beberapa tahun terakhir, ada bantuan dana hibah dari pemerintah Kota Sorong Rp 1,5 milliar dan bantuan dana hibah dari Kabupaten Maybrat sebesar  Rp 1,5 milliar serta bantuan dana hibah dari Pemrov Papua Barat sebesar  Rp 4 miliar jika ditotalkan semua Mencapai Rp. 7 milliar yang dikelolah oleh tim pemekaran selama berjuang, masyarakat memang tidak kritis untuk mengawasi,  karena mereka butuhkan kejelasan dari perjuangan provinsi ini sudah sampai dimana,

“Kejelasan perjuangannya sampai dimana saja, masyarakat tidak tahu. Jadi para elit mohon jangan buat wacana liar lagi, mengingat tim pemekaran PBD di kota ini buka satu, kalau masyarakat dibuat terprovokasi dan timbulkan konflik kelak, siapa yang mau bertanggungjawab.”  Tandasnya.  (Nees Makuba).

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Didukung Dana Hibah Rp 7 M, Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Tidak Jelas