Tak Digaji, Karyawan PRP Mengadu ke DPR Papua

share on:
Ilustrasi Demo Karyawan Percetakan Rakyat Papua Pada 3 April 2013 Lalu - Jubi/Doc
Ilustrasi Demo Karyawan Percetakan Rakyat Papua Pada 3 April 2013 Lalu – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Lantaran tak digaji pada Januari lalu, belasan perwakilan karyawan Percetakan Rakyat Papua (PRP) mengadu ke DPR Papua, Selasa (10/2/2015). Pengaduan itu disampaikan ke ketua parlemen setempat, Yunus Wonda.

Usai pertemuan tertutup dengan Ketua DPR Papua, perwakilan karyawan, Richard mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan aspirasi para karyawan. Itulah yang mereka sampaikan ke pihak parlemen.

“Kami serahkan aspirasi kepada Ketua DPR Papua mengenai pimpinan PRP sekarang. Kinerjanya kurang baik. Tidak ada pembinaan karyawan ke bawa. Diawal bulan ini saja kami belum terima gaji. Teman-teman semua mungkin sudah tak mendukung manajemen sekarang. Makanya kami serahkan aspirasi kami ke DPRP. Isi asipirasi salah satunya ada dugaan indikasi korupsi,” kata Richard Rumbai, Selasa (10/2/2015).

Menurutnya, ada dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Katanya kurang lebih Rp 2 miliar. Pihaknya sudah melaporkan hal itu ke kejaksaan dan Polda setempat, namun belum perkembangan.

“Daripada tunggu lama, kami menyampaikan ke DPR Papua. Januari belum gajian dan bisa juga Februari tidak. Kas perusahaan kosong. Kadang kami kerja, tapi tidak ada uang, karena sampai sekarang dibilang kas kosong. Ada sekitar 70 orang karyawan di PRP,” ucapnya.

Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengatakan, semua itu kembali kepada manajemen. Apalagi, PRP merupakan asset Pemerintah Provinsi Papua

“Ini kembali kepada manajemen. Hak-hak karyawan dan sebagainya harus diantisipasi. Jangan sampai karyawan tak mau bekerja lantaran tidak digaji,” kata Wonda.

Sementara Direktur PRP, Hendrik Abidondufu ketika dihubungi via teleponnya mengatakan, belum mau berkomentar. Katanya, ia menunggu waktu yang tepat untuk memberikan pernyataan resmi. (Arjuna Pademme)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Tak Digaji, Karyawan PRP Mengadu ke DPR Papua