Rektor Unmus Merauke Dinilai Otoriter

share on:
pendidikan
Dosen Unmus Merauke, Jeremias Martinus Patty. Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi-Rektor Universitas Negeri Musamus (Unmus) Merauke, Philipus Betaubun dinilai sangat otoriter dalam mengemban tugas dan tanggungjawab yang diberikan lembaga perguruan tinggi itu. Sikap otoriter yang ditunjukkan adalah tidak boleh ada perlawanan baik dari dosen maupun mahasiswa terhadap berbagai kebijakannya. Jika sampai terjadi, maka mahasiswa maupun dosen, otomatis akan menjadi ‘korban.’

Seorang Dosen Ilmu Hukum Unmus Merauke, Jeremias Martinus Patty yang didampingi sesama teman dosennya, Mulyadi Alriyanto Tajuddin dalam keterangan persnya kepada sejumlah wartawan di Rumah Makan Megarasa Kamis (12/2) menegaskan, terhitung mulai bulan Januari 2015, dirinya bersama Mulyadi, tak diberikan kewenangan  mengasuh mata kuliah di kampus lagi.
Persoalan hingga keduanya didepak, lantaran pada tanggal 9 Desember 2014 lalu, bersama kurang lebih 100 orang mahasiswa ikut memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dengan melakukan aksi bagi-bagi bunga di seputaran Lingkaran Brawijaya (Libra),  hingga melakukan dialog bersama di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI.
Menurut Jeremias, aksi yang dilakukan, bukanlah demonstrasi. Tetapi semata-mata membagikan bunga kepada setiap pejalan kaki maupun pengendara motor di Libra. Sehingga tidak ada salahnya. Lagi pula yang dilakukan adalah untuk mengingatkan semua orang agar ikut mengawasi yang namanya korupsi. Karena sudah menjadi salah satu perhatian serius dibawah kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo.
“Kenapa sehingga Philipus Betaubun harus bereaksi. Sepertinya ada ketakutan sendiri yang sedang dihadapinya. Kami akan ‘bongkar’ secara perlahan-lahan. Karena tidak menutup kemungkinan adanya dugaan korupsi di dalam lingkungan kampus sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, semestinya jika Philipus Betaubun tidak menerima baik langkah yang dilakukan untuk membagi-bagi bunga bersama para mahasiswa, mereka dipanggil sekaligus dilakukan dialog.
“Itu baru namanya pemimpin bijaksana.  Bukan dengan sikap otoriter tidak memberikan kewenangan kepada mereka untuk mengasuh mata kuliah lagi,” ujarnya.

“Kami juga sangat menyayangkan dengan sikap Philipus, lantaran tak ada surat  pemberitahuan untuk tidak boleh memberikan kuliah lagi kepada para mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Hukum di Unmus Merauke. Kan ada tahapan yang harus diambil terlebih dahulu. Bukan dengan kewenangannya sebagai rektor lalu semau-nya mengambil tindakan,” katanya.

Jeremias pun tidak mengetahui pasti berapa lama akan diskorsing.

Namun salah satu permasalahan hingga membuat mereka tidak puas  lagi adalah pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Unmus. Dimana, rekannya Mulyadi mengikuti testing, namun tidak lulus. “Ya, semua itu akibat dari aksi yang kami sponsori  Bulan Desember 2014 lalu,” ungkapnya.

Ditambahkan, dalam rapat bersama pimpinan Fakultas Teknik Unmus beberapa waktu lalu, Philipus dengan semena-mena mengatakan, tidak akan meloloskan dosen tersebut untuk menjadi PNS. Itu kan suatu bentuk ancaman dan benar-benar terjadi. Sehingga mulai sekarang, berbagai ketidakberesan di dalam lingkungan kampus, harus diberantas.
“Sekali lagi saya tegaskan, Unmus itu bukan miliknya Philipus Betaubun. Tetapi universitas pemerintah. Jadi, ruang untuk bicara dan dialog harus dibuka, termasuk kepada masyarakat dan rekan-rekan wartawan baik cetak maupun elektronik,” pintanya.

Diakui, selama ini, tidak ada keterbukaan dari seorang Philipus Betaubun. Dengan demikian, saatnya untuk dibongkar.
“Kita tidak mungkin harus berdiam diri terus begitu,” tegasnya.

Secara terpisah Rektor Unmus Merauke, Philipus Betaubun yang dimintai komentarnya terkait sikapnya yang otoriter mengatakan, tidak apa-apa.
“Memang betul bahwa kedua dosen diskors selama satu tahun dan tidak diberikan kewenangan mengasuh mata kuliah,” katanya  saat dihubungi  melalui telpon selulernya, lantaran sedang tidak berada di tempat.

Dalih Philipus Betaubun memberikan sanksi tersebut, lantaran ketika dua dosen membawa 100 mahasiswa, tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pimpinan. Mereka keluar untuk melakukan aksi bagi bunga, membawa nama Musamus. Menurutnya, bagaimanapun juga kedua dosesn perlu menyampaikan kepada pimpinan.

“Meskipun diskors, tetapi setiap hari tetap datang  ke Unmus sebagaimana biasa dan menerima gaji secara rutin pula. Jadi, kita tidak memberhentikan mereka meskipun berstatus sebagai dosen kontrak,” tuturnya. (Frans L Kobun)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Rektor Unmus Merauke Dinilai Otoriter