Jaksa Panggil Mantan Anggota DPRD Mimika Bersaksi di Sidang Tipikor

share on:

Timika, Jubi/Antara – Kejaksaan Negeri Timika, Papua memanggil sejumlah mantan anggota DPRD Mimika periode 2009-2014 untuk memberikan kesaksian dalam sidang perkara tindak pidana korupsi proyek penerbitan majalah legislatif tahun anggaran 2012 senilai Rp777 juta dengan terdakwa BS, Mi dan HI.

Jaksa Penuntut Umum Adif Chandra dari Kejari Timika di Timika, Sabtu (14/2/2015) mengatakan sudah memanggil sejumlah mantan anggota dewan yang pernah dimintai keterangan sebagai saksi saat perkara tersebut masih dalam proses penyidikan. Namun hingga kini belum satupun dari 25 mantan anggota DPRD Mimika yang memenuhi panggilan Kejari Timika untuk bersaksi di sidang Pengadilan Tipikor pada PN Kelas IA Jayapura.
“Kami menerima surat dari mantan Ketua DPRD Mimika yang menyebutkan bahwa mereka sudah selesai masa jabatannya sehingga beberapa anggota dewan yang pernah memberikan keterangan sebagai saksi ada yang sedang berada di luar daerah,” jelas Adif.

Menurut dia, JPU sedang mempertimbangkan apakah kehadiran sejumlah mantan anggota dewan itu diperlukan atau tidak untuk kepentingan pembuktian perkara terdakwa BS, Mi dan HI.
“Kalau dianggap pembuktian di persidangan sudah cukup dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya maka kita tidak perlu lagi menghadirkan mereka di persidangan kasus ini. Toh, mereka sudah memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Berita acara pemeriksaan mereka bisa dibacakan di persidangan, jika itu dimungkinkan,” jelas Adif.

Ia membantah pernyataan kuasa hukum terdakwa BS, Marvei Degeubun bahwa Pengadilan Tipikor akan memanggil paksa sejumlah mantan anggota dewan tersebut untuk memberikan keterangan di persidangan.
“Kewenangan untuk menghadirkan saksi yang memberatkan terdakwa itu ada pada Jaksa Penuntut Umum. Kalau JPU merasa sudah cukup, tidak perlu lagi memanggil saksi-saksi yang lain, termasuk mantan anggota dewan,” jelas Adif.

BS selaku mantan Sekretaris DPRD Mimika diajukan ke persidangan Pengadilan Tipikor Jayapura bersama Mi selaku mantan Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Mimika, dan HI selaku Direktur CV Ardian Grafika Timika karena diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi proyek penerbitan majalah legislatif DPRD Mimika tahun anggaran 2012.

Kasus tersebut sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jayapura dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Kasus tersebut terungkap setelah beberapa bulan majalah legislatif DPRD Mimika tahun anggaran 2012 tidak diterbitkan. Dana yang seharusnya digunakan untuk biaya penerbitan majalah itu selama beberapa bulan dialihkan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Natal 25 mantan anggota DPRD Mimika periode 2009-2014 dan para pejabat di Sekretariat DPRD Mimika.

Berdasarkan informasi yang diterima, setiap anggota dewan menerima THR sebesar Rp10 juta. (*)

Editor : Victor Mambor
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Jaksa Panggil Mantan Anggota DPRD Mimika Bersaksi di Sidang Tipikor